PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) berunjuk rasa di Kantor Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.
Dalam aksi unjuk rasa itu, massa aksi membakar ban dan berorasi di depan Kantor Wali Kota.
Dari pantauan Pijarnews, personel kepolisian dan Satpol PP tampak mengawal jalannya aksi yang dilakukan oleh HMI.
“Kalau isu daerah terkait investor Lippo group, kemudian tingkat penyebaran HIV/AIDS dan penganggaran baju DPRD Kota Parepare,” ungkap tuntutan Jendral Lapangan, Ibrahim kepada wartawan, Senin (10/6/2024).
Menurut Ibrahim, Investor Lippo Group yang diundang oleh Pj Wali Kota mempunyai catatan buruk. Karena salah satu perusahaan yang dikelola oleh Lippo Group di Kota Makassar tidak selesai atau mangkrak.
Perusahaan besar yang didirikan oleh James Riady itu, menurut Wali Kota dapat meningkatkan perekonomian warga Kota Parepare.
Olehnya itu, Massa aksi berjanji akan mengawal hadirnya investor Lippo Group jika menurunkan tingkat pekerja yang ada di Kota kelahiran presiden ke 3 RI.
“Karena janji Pj Wali Kota Parepare tingkat pekerja di Kota Parepare itu meningkat, setelah hadirnya Lippo group,” pungkas Ibrahim.
Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoal anggaran Baju Dinas dari DPRD Kota Parepare yang harganya dinilai cukup fantastis.
Seharusnya kata pengunjuk rasa, anggaran sebesar itu digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang meningkat.
“Kedua, Anggaran baju dinas yang berkisaran Rp. 727 juta dengan beranggotakan 25 orang. Saya kira tingkat kemiskinan di kota Parepare meningkat, harusnya DPRD kota Parepare punya langkah kongkrit untuk meretas permasalahan itu bukan justru mengumbar anggaran sebesar itu,” kesalnya.
Tuntutan terakhir di jelaskan Pengunjuk Rasa, melalui riset Dinas Kesehatan Tahun 2024 lonjakan tingkat penderita HIV/AIDS sebanyak 128 orang.
Maka dari itu, massa aksi meminta langkah konkrit dalam mengatasi masalah serius tersebut.
“Penderita HIV l/AIDS mayoritas orang muda. Kita minta langkah konkrit apa yang akan di tempuh oleh pemerintah kota Parepare dalam menangani perkara serius semacam itu,” tegasnya.
Usai melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota, massa aksi kemudian menuju ke Kantor DPRD dengan membawa tuntutan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.(*)
Reporter: Faizal Lupphy
