MAMUJU, PIJARNEWS.COM– BPS merupakan duta data secara Nasional, namun dalam manajemennya masih terus perlu meningkatkan data presisi secara regional. Hal itu disampaikanPj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi ( Regsosek) Tahun 2022.
Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Ballroom Hotel Maleo Kabupaten Mamuju, Rabu (5/10/2022) itu juga dihadiri
Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan dukungan Regsosek oleh Pj. Gubernur Sulbar ,Ketua DPRD Sulbar dan pimpinan Forkopimda sebagai bentuk dukungan mensukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi.
” Persoalan utama di setiap daerah kurangnya manajemen data yang akurat, saya berharap semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan data yang akurat,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik yang saat ini juga menjabat Ditjen Otoda Kemendagri itu menyampaikan, kondisi negara saat ini dalam keadaan tidak biasa hal itu disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, maka dari itu Sulbar diharapkan mampu terus maju dengan cara yang tidak biasa.
“Kuncinya kita harus komitmen berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah utamanya terkait pendataan registrasi sosial ekonomi,” katanya.
Anggota DPD RI, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, mengemukakan, Pendataan harus dilakukan sebaik mungkin agar bansos maupun subsidi sampai kepada kelompok yang betul-betul membutuhkan, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dengan melibatkan keaktifan masyarakat.
” Kami berharap Regsosek ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga outputnya dapat menjadi jembatan koordinasi dengan berbagai lintas sektoral di berbagai daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia,” tutur Iskandar
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial yang sejalan dengan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, dimana BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem.
” BPS berperan penting dalam registrasi sosial ekonomi, juga mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS, instansi Pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional,” kata Tina.
Hadir dalam kegiatan itu para Bupati Se-Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para Pimpinan Forkopimda serta para tamu undangan.
