ENREKANG, PIJARNEWS.COM — Komisi III dan Anggota DPRD Enrekang bersama Dinkes Enrekang dan Direktur UPTD RSUD Massenrempulu rencananya akan berangkat ke Jakarta pada Senin mendatang untuk bertemu langsung dengan Kemenkes RI.
Hal itu dilakukan menyusul adanya 227 tenaga honorer di RSUD Maspul yang datanya tidak terinput, sehingga dipastikan tak dapat ikut seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lama lagi akan berlangsung.
Hal itu dipastikan oleh Anggota DPRD Enrekang Komisi 1, Mustain Sumaele yang menjelaskan ada miskomunikasi antara Dinas Kesehatan dan pihak RSUD.
“Dinkes mengirim informasi melalui Whatsapp (WA) ke RSUD diminta segera dibuatkan data mereka dalam bentuk Exel ternyata pesannya tidak sampai hingga penerimaan data ditutup,” ungkap Mustain.
Karena itu, Mustain berharap ada solusi yang diperoleh setelah bertemu dengan Kemenkes RI Senin mendatang. Sebab hak itu terkait nasib ratusan Nakes yang tak dapat kesempatan untuk ikut seleksi PPPK.
“Apalagi anggaran daerah hanya dapat membayar gaji honorer hingga November 2023. Jika mereka tidak dibukakan jalan untuk ikut seleksi PPPK, mereka terancam hanya sampai November 2023, setelah itu tidak ada lagi tenaga honorer,” ungkapnya.
Mustain mengatakan ada Kurang lebih 4000 tenaga honorer di Enrekang. Tahun 2022 Kabupaten Enrekang mendapat kuota 719 dengan rincian Formasi guru 365 orang, Tehnis 38 orang dan Tenaga kesehatan 316 orang.
“Kita akan berusaha memperjuangkan Nakes RSUD Maspul ke Kemenkes RI, semoga masih bisa dibukakan kran agar data mereka bisa di input, tapi kalau tidak lagi dibuka kesempatan, ya apa boleh buat,” pungkasnya.
Salah satu tenaga honorer di RSUD Maspul menjelaskan, pada saat update kedua, data mereka tidak masuk pertanggal 1 April 2022. Hal itu disebabkan adanya pergantian Admin pada bagian pengimputan data yang berganti dan keluar dari group WA sehingga seluruh informasi tidak masuk ke pihak RSUD.
“Makanya data kami tidak masuk per 1 April 2022. Tim dari Dinkes pernah bertanya kenapa datanya tidak masuk. Yang kami sesalkan kenapa baru disampaikan data kami tidak masuk saat penerimaan sudah lewat,” katanya.
“Seandainya disampaikan sebelumnya pasti masalah ini tidak muncul. Kalaupun ternyata lewat WA pesan tidak sampai kan tidak ada salahnya disampaikan secara lisan,” keluh tenaga honorer RSUD Maspul yang tak ingin disebut namanya.
Untuk itu, mereka berinisiatif mendatangi DPRD Enrekang untuk meminta bantuan dan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi.
“Melalui Direktur, kami meminta bantuan untuk di fasilitasi bertemu dengan anggota DPRD. Kami ingin agar data kami bisa tervalidasi kembali,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi Pijarnews.com, Jumat (4/11/2022), Kadis Kesehatan Enrekang, Sutrisno mengatakan operator RSUD Maspul saat mengimput data ada kolom permintaan yang tidak dilengkapi sehingga tidak terbaca dan tidak dilengkapi kembali sampai batas waktu pemberkasan seleksi P3K berakhir.
“Iya betul, saya juga baru saja koordinasi dengan pihak RSUD, semua data telah terkirim ke pusat tetapi masalahnya ada pada saat data di input, ada kolom yang tidak terisi. Makanya kita berupaya mencarikan solusi, salah satunya agenda bersama DPRD ke jakarta hari senin mendatang langsung menghadap ke kementerian kesehatan, kita upayakan semoga masih ada jalan,” kata Kadis Kesehatan Enrekang.
Sutrisno juga mengatakan, bukan hanya nakes RSUD yang tidak terbaca datanya, tapi juga beberapa tenaga kesehatan di dinas yang dia pimpin.
“Dan sebetulnya, bukan hanya nakes RSUD yang tidak terbca datanya tetapi beberapa nakes di dinas kesehatan juga demikian,” tutup Pung Inno, sapaan akrabnya.
Reporter : Armin
