MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Menjelang hari besar keagamaan (HBK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Bank Indonesia menggelar penyusunan laporan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan Kabupaten tahun 2023 di Hotel Calro Makassar pada Kamis (16/2/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri PJ Sekda Sulsel, Andi Aslam Patonangi berserta Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Bidang, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklmi usaha, Roby Arya Brata, Plt Deputi bidang kordinasi Ekonomi Makro dan keuangan, Ferry Irawan (Sekretaris TPID Pusat).
Aslam menyampaikan jelang HBK permintaan kebutuhan pokok konsumen khususnya di Sulsel tentu akan meningkatkan. Sehingga hal itu berpotensi terjadinya inflasi.
Oleh karena itu, pihaknya tengah fokus menjaga stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok menuju hari besar keagamaan.
Baginya kebutuhan bahan pokok menjadi penting dijaga ketersediaannya, sebab di HBK tentu sangat banyak permintaan dari konsumen.
Untuk menjaga kebutuhan pokok itu katanya, akan dilakukan operasi pasar sebelum HBK tiba.
“Kami bicara bagaimana mengantisipasi HBK di Maret,” ujar Mantan Bupati Pinrang itu.
Ia mengatakan, pengendalian inflasi tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, namun perlu kerjasama berbagai pihak.
Karena itu, kata dia dalam pelaksanaannya dibutuhkan pembagian tugas dengan seluruh stakeholder yang terlibat.
“Kebijakan pengendalian ada pembagian tugas, provinsi tidak bisa jalan sendiri, harus ada dari setiap lini,” ungkap Aslam.
Inflasi tambahnya merupakan hukum alam dalam dunia ekonomi dan tidak dapat dihindari, namun perlu antisipasi agar tidak melonjak jauh.
“Inflasi ini hukum alam ekonomi, kita tidak akan menihilkan inflasi, karena ada mekanisme pasar yang bermain juga,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan, Plt Deputi bidang kordinasi Ekonomi Makro dan keuangan, Ferry Irawan. Ia mengatakan meski Sulsel berhasil menjadi daerah yang surplus, namun jelang HBK pihaknya harus melakukan persiapan.
“Kendati tahun ini Sulsel menjadi daerah surplus tapi perlu ditingkatkan lagi. Sebab di HBK permintaan kebutuhan konsumen akan meningkat,” ungkap Ferry.
Ferry juga menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukanlah satu-satunya alat untuk menanggulangi inflasi di suatu wilayah atau daerah.
Menurutnya, hal yang lain perlu dimaksimalkan adalah pemanfaatan potensi dan peluang suatu daerah.
“Jangan hanya dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi, tapi juga CSR,” ucapnya.
Reporter: Sucipto Al-Muhaimin
