MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK di Indonesia kini banyak terjadi, baru-baru ini dikabarkan beberapa industri startup di Indonesia melakukan PHK terhadap karyawan dan pekerja.
Sementara yang terbaru Menteri PMK RI, Muhajir Effendi memprediksi pada tahun 2023 mendatang gelombang PHK akan meningkat. Ditaksir jumlah pekerja di-PHK kurang lebih sebanyak 2 juta orang.
Merespons hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin, menyebutkan pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan itu dengan meningkatkan padat karya dibeberapa proyek.
“Pertama kita memang pemerintah meningkatkan padat karya yah dari berbagai proyek kita,” ungkap Ma’ruf saat diwawancarai usai kegiatan Silaturahmi Sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada Sabtu (3/12/2022).
Seperti yang diketahui padat karya merupakan pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Ma’ruf, menyebutkan, terdapat proyek yang dilakukan padat karya seperti halnya dana desa. Disebutkan sebesar 40 persen juga akan disalurkan untuk padat karya dari alokasi dana desa.
“Kemudian dana desa itu juga 40 persennya juga dalam rangka padat karya,” ujar Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Selain itu juga pelaksanaan padat karya juga diterapkan pada proyek ketahanan pangan yang disalurkan.
Hal itu katanya menjadi upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem yang diwanti-wanti akan mengancam Indonesia.
“Juga dengan mengantisipasi ketahanan pangan itu di salurkan itu dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Tidak hanya itu, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia itu, menyebutkan upaya lain mengantisipasi penganggur dan kemiskinan ekstrem, diharapkan masyarakat melakukan belanja pada pasar-pasar lokal.
Dengan berbelanja pada pasar lokal akan menumbuhkan perekonomian Indonesia khususnya masyarakat-masyarakat menengah ke bawah.
Dirinya juga mengungkapkan, untuk mendukung belanja pada pasar lokal maka perlu memperbaiki kualitas produksi.
Agar kualitas produksi baik maka pemerintah mewadahi pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal.
“Yah belanja lokal dan kemudian juga akses lahan kemudian kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak menyedot seperti UMKM melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal dan berbagai pelatihan lain diadakan,” tukasnya. (*)
Reporter: Sucipto Al-Muhaimin
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
