ENREKANG, PIJARNEWS.COM — Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang DPMD Zubaedah Bando, menggikuti video conference rapat koordinasi penanganan covid-19 bersama para Kadis PMD se-Sul-sel, yang dipimpin kadis DPMD Sulsel Ashari F Radjamilo, Rabu (01/04/2020).
“Kami melaporkan progres pembentukan Relawan Desa Tanggap Covid-19, upaya-upaya pencegahan seperti sosialisasi, penyemprotan disinfektan, serta pendataan warga yang baru datang, dan memfasilitasi perubahan APBDesa untuk menganggarkan pencegahan covid,” urai Kadis DPMD Enrekang.
Ashari F Radjamilo dalam arahannya ingin memastikan agar Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, dilaksanakan oleh DPMD se-Sulsel.
“Kadis DPMD dan jajaran harus mengawal langkah-langkah tindak lanjut edaran ini di tingkat desa,” tegas Ashari.
Dia meminta Relawan Desa yang terbentuk agar memassifkan sosialisasi di desa-desa, agar warga menerapkan social/physical distancing, lebih sering cuci tangan, serta meningkatkan kesadaran warga agar beribadah dirumah saja untuk sementara ini.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pembentukan desa tanggap Covid-19 tersebut sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan virus corona yang wabahnya perlahan-lahan mulai merambah hingga Desa.
“Dalam Desa Tanggap Covid-19 ini yang pertama membentuk relawan Desa untuk covid-19. Kedua, melakukan pencegahan setelah mengenali gejalanya. Ketiga, menangani ketika ditemukan kasus dan ke keempat mengantisipasi secara terus menerus dengan berkoordinasi dengan pemkab,” ujar Kemendes dalan keterangan resminya.
Surat Edaran No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.
Terkait hal itu DPMD Sulsel membeberkan pencairan dana desa tahap pertama baru mencapai Rp280 miliar. Hanya 10.68 persen dari total Rp2 triliun lebih ADD yang ada. Baru 520 desa yang sudah mencairkan, artinya masih ada 2035 desa yang belum mencairkan ADD tahap pertama.
Ashari F Radjamilo juga meminta DPMD agar memfasilitasi Pemdes untuk menyiapkan data valid sebagi persiapan penyaluran anggaran jaring pengaman sosial dari pusat.
(arm)
