MAMUJU, PIJARNEWS.COM — Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat kembali mendesak Bupati Mamuju untuk segera mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk kategori rumah rusak berat, yang belum juga diterima masyarakat, Senin (10/5/2021).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar, Muh. Irfan menegaskan Aliansi aktivis muda di Kota Mamuju akan terus mengawal percepatan penanggulangan bencana hingga tuntas khususnya di kabupaten Mamuju.
“Jika masih ada kelambatan dari pemerintah Mamuju, maka koalisi masyarakat sipil Sulbar bersama dengan beberapa forum penyintas yang ada dibeberapa wilayah akan melakukan aksi besar-besaran,” kata Irfan.
Sementara, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menyebut jika assesment validasi data dikembalikan ke desa dan kelurahan masing-masing, karena Bupati tidak menyetujui proposal biaya operasional, biaya tim BPBD dan Dinas Permukiman dan Perumahan (Perkim) Kabupaten Mamuju.
Bupati Mamuju beralasan proposal yang disodorkan memiliki nominal tinggi. Sehingga ia menilai itu, tidak rasional untuk akomodasi tim asessment yang mencapai Rp.600 juta.
“Kita kembalikan ke desa dan kelurahan karena setelah dikaji, biaya operasionalnya tergolong tinggi. Jadi kita anggap jika desa dan kelurahan masih bisa meng-cover,” kata Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi kepada Koalisi.
Diketahui untuk Sementara, sejumlah masyarakat yang masuk dalam data rumah rusak di Desa Botteng akan segera dicairkan. Itu termasuk salah satu hasil dorongan yang dilakukan Koalisi Masyatakat Sipil Sulawesi Barat. (Rls/Nur Mubarak).
