PAREPARE — Komisi III DPRD Kota Parepare meminta Dinas Perdagangan (Disdag) untuk serius menjaga ketersediaan gas elpiji bersubsidi khususnya bagi masyarakat penerima. Hal itu disamapaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (02/10/2023).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Ibrahim Suanda, dihadiri jajaran Komisi III, di antaranya Nasarong, Kamaluddin Kadir, dan Namri Nasir.
Ketua Komisi III DPRD Parepare, Ibrahim Suanda mengungkapkan rapat ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait kelangkaan elpiji 3 Kg.
“Tadi diperoleh informasi, bahwa penyaluran elpiji 3 kg di Parepare untuk tahun 2023, sesuai dengan peruntukannya yaitu 6.010 metrik ton,” kata Ibrahim.
Selain itu, kata dia, setiap agen mempunyai kuota sehingga penyaluran ke agen sesuai dengan peruntukan jadwal yang ditentukan.
“Pembelian elpiji 3 kg isi ulang hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terdata dalam data by name by adress. Lalu, untuk pembelian dengan menggunakan KK dimaksudkan untuk mengetahui kuota riil kebutuhan masyarakat setiap tahunnya,” ungkap Ibrahim.
Dia juga mengungkapkan, jumlah pangkalan di Parepare tercatat 380 pangkalan, dan 97 persen telah melakukan pendataan.
Komisi III, kata dia, juga meminta Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) membentuk Satgas untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kg pada waktu-waktu tertentu.
“Kami juga berharap Pertamina memberi sanksi kepada para agen yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Ibrahim.
Kepala Disdag Parepare, Prasetyo Catur K merespons positif permintaan Komisi III. Prasetyo mengemukakan, sesuai arahan Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, Disdag intens turun memantau ketersediaan elpiji 3 kg.
“Kami rutin melakukan pemantauan, dan bersama Pertamina maupun agen kami intens koordinasi jika menemukan gejolak untuk mencari solusi bersama. Insya Allah pembentukan Satgas juga akan menjadi atensi kami,” tandas Prasetyo. (*)
Sumber ; artikelnews
