Menurutnya, keliru jika yang menjadi rujukan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 2 tahun 2021 karena instruksi tersebut hanya ditujukan khusus kepada daerah yang secara eksplisit disebutkan dalam diktum KESATU yaitu gubernur DKI Jakarta, gubernur dan sejumlah wali kota/bupati di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Menanggapi hal tersebut,
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suriani saat dikonfirmasi menjelaskan, meski dalam Inmendagri itu tidak disebutkan Kota Parepare secara khusus, namun ia mengklaim jika inmemdagri itu ditujukan ke seluruh Gubernur dan Wali Kota.
“Kita bisa baca di diktum kesatu. Jelas tertulis ditujukan kepada Gunernur dan Bupati/Wali Kota. Nah, itu untuk semua gubernur dan bupati/wali kota,” jelas Suryani, Rabu (3/2/2021).
Suryani menjabarkan, dalam diktum ketiga inmendagri itu, ada empat kategori yang jika terpenuhi maka suatu daerah harus merujuk pada instrusi itu.
“Nah, di Parepare menurut data dari Dinas Kesehatan, kita (Parepare : red) memenuhi tiga kategori itu,” paparnya.
Diketahui, pembatasan jam malam berlaku 26 Januari – 8 Februari. Ditanyakan apakah akan ada aturan baru setelah masa berlaku Inmendagri itu, Suryani mengatakan masih menunggu arahan pusat.
“Kita menunggu perintah pusat. Karena kita ini liniear. Jika tidak ada, maka tidak berlaku lagi aturan ini,” imbuh Suryani.
Pengamat Hukum Tata Negara di Kota Parepare, Rusdianto menambahkan, selain menyoroti soal penerapan inment, juga menyoal rujukan sanksi dalam perda yang nantinya mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular.
Hanya saja, Rusdianto meminta Pemerintah Kota Parepare nantinya menyelaraskan ketentuan sanksi dalam Perda tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya Undang-Undang atau Perppu dan Perda.
“Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD,” ujar Rusdianto lagi.
