MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulawesi Selatan menghelat diskusi publik membahas optimalisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) sektor pajak reklame Kota Makassar, Kamis (3/10/2019) siang. Rencananya, PJ Wali Kota Makassar, Muhammad Iqbal Suhaeb akan membuka kegiatan ini.
Ketua AMSI Sulsel, Herwin Bahar mengatakan, diskusi publik itu mengurai potensi reklame Makassar sebagai salah satu penopang Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan sumbu pemicu perekonomian kota agar lebih laju.
Kendati demikian, lanjut mantan Wartawan Harian Fajar ini, segala langkah optimalisasi mesti dibarengi dengan tetap mengacu pada prinsip berimbang. “Yakni memberikan ruang setara bagi seluruh sektor industri untuk memanfaatkan reklame di Kota Makassar sebagai kanal promosi maupun kampanye produk,” kata Pimred Kabarmakassar.com ini.
Herwin mencontohkan, salah salah satu kebijakan otoritas Makassar yang dapat dibahas dalam forum diskusi publik AMSI Sulsel ini terkait adanya wacana pelarangan reklame rokok.
“Sehingga diskusi publik ini bisa menjadi ruang untuk otoritas (Pemkot Makassar, red) serta seluruh stakeholder untuk memadukan persepsi. Apakah tepat melakukan pembatasan pemanfaatan reklame untuk sektor tertentu, dan apakah itu telah memenuhi aspek berkeadilan dan berimbang. Ini sasaran utama diskusi AMSI Sulsel,” paparnya dalam rilis yang diterima PIJARNEWS.COM.
Herwin Bahar memandang isu pajak reklame berikut dengan peraturan yang adil, berimbang dan implementatif sangat dibutuhkan kelak, mengingat Kota Makassar telah berkembang menjadi pilar utama ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tercatat kontribusi Makassar mencapai 34,17 persen atau lebih dari sepertiga dari ekonomi Sulawesi Selatan. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat drastis. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang mencapai 8,23 persen melesat lebih jauh ketimbang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 7,07 persen.
“Memang tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini. Perlambatan ekonomi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar tahun 2018,” kata Herwin.
Berdasarkan laporan PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb pada rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018 di DPRD Makassar 8 Juli 2019, memaparkan PAD Kota Makassar hanya terealisasi sebesar Rp136,16 miliar diakibatkan kondisi perekonomian di Makassar melambat dan bahkan pelaku usaha baru cenderung menunggu kebijakan-kebijakan baru.
Dari kalangan legislator Kota Makassar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar bahkan meminta kepada pemerintah kota agar fokus dalam mengoptimalkan target Pendapatan Asli daerah (PAD).
AMSI Sulsel mencoba mengundang beberapa pembicara yang memahami kondisi perekonomian daerah. Diantaranya H. Irwan R Adnan, Kepala Bapenda Kota Makassar yang akan membahas tentang optimalisasi pencapaian target, tantangan dan tata kebijakan PAD Kota Makassar.
Kemudian beberapa penanggap yakni Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo bersama Pengamat Kebijakan Publik Dr. Muhammad Akbar, M.Si akan berinteraksi bersama peserta diskusi.
“Diskusi ini digelar di Trans Mall Makassar pada Kamis, 3 Oktober 2019. Rencananya, diskusi publik dengan tema Dukungan Kebijakan Publik Adil dan Berimbang dalam Upaya Optimalisasi PAD Kota Makassar ini akan dibuka PJ Wali Kota Makassar, Muhammad Iqbal Suhaeb,” kata Herwin. (adv)
