PAREPARE, PIJARNEWS.COM— Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali menyambut positif kehadiran berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemerhati Parepare (JMPP), yang memberi beragam masukan dan pertimbangan konstruktif kepada Pemerintah Kota Parepare.
Sambutan positif itu diungkap Akbar Ali saat menerima silaturahmi atau audiens perdana JMPP di ruang rapat Wali Kota Parepare, Rabu (6/12/2023).
JMPP yang hadir dalam pertemuan ini adalah gabungan lintas Ormas, LSM-NGO di antaranya LP-KPK, LSM Lira, LSM Fokus, termasuk Forum Masyarakat Bahagia (FMB), Ormas FKPPI, elite parpol, anggota Persyarikatan Muhammadiyah, aktivis perempuan, hingga Ketua RW, Pengusaha dan honorer K2.
“Kami apresiasi positif hadirnya JMPP yang memberi perhatian kepada masyarakat Parepare. Ini sangat bagus catatan kritis. Saya sudah 37 hari menjabat di Parepare, saya butuh masukan seperti ini. Saya terbuka mau ketemu di mana saja boleh, di kantor, di rumah jabatan, Warkop. Bahkan kalau bapak-bapak tidak hadir, saya yang pergi cari bapak-bapak,” kata Akbar Ali mengapresiasi kehadiran JMPP.
Akbar Ali menegaskan, dengan berbagai masukan kritis dan konstruktif seperti ini, selaku Pj Wali Kota memiliki pertimbangan mengambil kebijakan yang semakin presisi atau mendekati akurat. Dia bisa membuat kebijakan yang berorientasi meminimalisir kelompok-kelompok atau masyarakat yang merasa dirugikan.
Setidaknya ada 14 masukan dan catatan yang dibawa JMPP untuk menjadi perhatian Pemkot Parepare dalam pertemuan itu.
Masukan-masukan itu diungkap secara bergilir oleh anggota JMPP, mulai dari Ketua JMPP Amran, Sekretaris Jamaluddin, Rahman Saleh, Sanusi Beddu, Bochari Abdul Malik, Ketua RW Bang One, Amrihim dari FKPPI, hingga aktivis perempuan Nilawati A Ridha
Masukan-masukan itu antara lain adanya ketimpangan dan ketidakadilan serta kezaliman peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tidak diikuti SK inpassing, dan perangkat lainnya.
Mutasi akhir masa jabatan Wali Kota sebelumnya yang dinilai kontroversial. Termasuk masalah dugaan gratifikasi dalam pengisian jabatan.
Bencana banjir di wilayah ketinggian yang hampir setiap terjadi terutama saat musim penghujan seperti sekarang ini.
Kemudian masalah aset Pemda yang tidak jelas nasibnya seperti eks Swalayan Cahaya Ujung (CU) di Jalan Bau Massepe yang diduga ada pihak yang bermain atas biaya rehabilitasi yang mestinya diserahkan dalam keadaan seperti semula sebelum dikembalikan ke Pemerintah Kota, hingga nasib tenaga honorer kategori dua (K2) yang telah mengabdi selama 16 tahun namun tidak diberikan SK Wali Kota tetap mengabdi tanpa honor. Sementara rekan-rekannya 45 orang yang lulus PNS lalu dibatalkan, tersisa 44 orang telah mendapat SK Wali Kota, tinggallah dia seorang berharap kasih dan perhatian Pemerintah Kota Parepare.
Juga menjadi masukan JMPP agar organisasi seperti BKMT dan PKK tidak dipolitisasi. Serta masukan-masukan konstruktif lainnya.
“Solusi masalah banjir ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan pemerintah kerja bakti, masyarakat hanya menonton. Harus ditumbuhkan kesadaran peduli akan kebersihan lingkungannya, minimal kesadaran buang sampah pada tempatnya. Saya sudah perintahkan Camat dan Lurah gugah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama cegah banjir,” tegas Akbar Ali.
Masalah BKMT dan PKK agar tidak dipolitisasi juga menjadi perhatian serius Akbar Ali. “Pokoknya di PKK dilarang ada perwakilan parpol. Jadi kehati-hatian saya, semua pengurus PKK yang jadi caleg saya hapus,” ungkap Akbar Ali.
Terkait dugaan gratifikasi jabatan, Akbar Ali menegaskan, selama masa pemerintahannya, tidak akan ada seperti itu. “Insya Allah tahun-tahun ke depan tidak ada lagi (dugaan gratifikasi jabatan). Pokoknya mulai tanggal 31 Oktober, itulah mulai tugas saya,” tandas Akbar Ali.
Berikut 14 bengkalai termasuk sepeninggal Wali Kota sebelumnya menjadi masukan JMPP ke Pj Wali Kota Parepare yang baru menjabat 37 hari:
- Adanya ketimpangan dan ketidak adilan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
- Mendesak Pemerintah untuk mengungkap dugaan suap, kontroversi pada mutasi akhir zaman
- Mendukung Pj Wali Kota melakukan mutasi sesuai kebutuhan OPD dalam membantu tugas tugas pemerintahan
- Diharapkan pemerintah kota dapat melihat dan mencari solusi secara komprehensif terhadap terjadinya banjir di daerah ketinggian
- Dibutuhkan pengawasan terhadap organisasi seperti BKMT dan PKK yang sumber dananya dari APBD harus clean dari oleh oknum agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis
- Beban pajak reklame/ advertensi/iklan yang dikenakan pada pengusaha nusantara sementara mereka berbuat untuk pendapatan perkapita Kota Parepare, sementara masih banyak bertebaran potensi pajak yang disia-siakan, seperti baliho yang bertebaran bahkan ada yang merusak pohon, tiang listrik serta lingkungan
- Masih ditemukan pelayanan yang mempersulit masyarkat
- Minimnya sistem pengawasan terhadap perlakuan pajak daerah terhadap pengusaha termasuk pengusaha makan minum dan perhotelan
- Kawasan Kipas yang telah menelan APBD hingga kini belum produktif, memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pengusaha nusantara
- Diduga kuat ada salah satu pihak melakukan penyimpangan terhadap penyerahan CU ke Pemkot, sehingga tampak sangat kumuh dan terbengkalai
- Masih banyaknya aset Pemda yang dimanfaatkan oleh yang tidak berkepentingan dan beberapa yang dikembalikan dalam keadaan rusak.
- Biaya sewa pemanfaatan SPBN melalui /tender oleh Dinas PKPK yang tidak pernah digunakan oleh pemenang tender akibat kelalaian pemerintah daerah melalui dinas terkait menyebabkan kerugian bagi pengusaha/koperasi
- Adanya ketidakadilan kepada K-2 yang telah lolos seleksi CPNS hanya karena laporan sepihak yang tidak pasti kebenarannya tanpa ada pembelaan / klarifikasi pada yang bersangkutan, hingga kini tetap mempasrahkan hidupnya dengan honor jauh di bawah UMR dan bahkan ada yang tidak diterbitkan SK Wali Kota-nya
- Pengawasan distribusi pupuk subsidi bagi para petani masih sangat lemah mengakibatkan kurangnya produktivitas pertanian. (adv/art)
