PAREPARE, PIJARNEWS. COM--Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menyoroti anggaran Bagian Humas dan Protokoler dilingkup Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Kota Parepare yang mencapai Rp 5,2 miliar pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) TA 2018. Dari lima item RKPA, ACC menilai anggarannya sangat besar dan tidak berbanding lurus dengan item kegiatannya.
Namun, Plt Sekda Parepare, Iwan As’ad menilai anggaran sebesar itu mungkin menurut beberapa kalangan adalah besar.
Padahal kalau melihat rinciannya akan kelihatan kecil.
“Kita berharap kalangan yang menilai dan memberikan komentar tentu terlebih dahulu melihat rincian peruntukannya. Apalagi dalam penganggaran kita senantiasa tepat sasaran dan kami menganggap yang ada saat ini sudah sesuai,” paparnya ketika dikonfirmasi, Jumat, 21 September 2018.
Sementara, Agung Hamka Amarung, Kabag Humas Pemkot Parepare belum berkomentar terkait sorotan tersebut. “Mohon maaf saya sementara mengikuti Latpim di BPSDM Provinsi Sulsel sudah tiga minggu, ” tulisnya lewat pesan singkat di aplikasi WhatsApp.
Sebelumnya, Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, kepada Parepos.Fajar.Co.Id. menilai kegiatan yang ada namanya saja berbeda tapi secara substansi sama dimana tujuannya adalah publikasi kegiatan Pemerintah Kota Parepare.
Ia pun meminta kepada pihak terkait agar kiranya anggaran tersebut selayaknya ditolak. “Kami menilai ini merupakan anggaran yang akal-akalan untuk mendapatkan keuntungan dan sangat berpotensi terjadi tindak pidana korupsi,”tegasnya. Kadir mencontohkan salah satu poin pada pembuatan naskah sambutan WaliKota Parepare yang dianggarkan Rp 100 juta. “Apakah masuk akal anggaran sebesar itu, inikan akal-akalan. Masa untuk pembuatan naskah sampai segitu harganya,”ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare Andi Nurhanjayani mengakui, telah membahas anggaran pada bagian Setdako Parepare. Dimana, anggaran yang tercantum di RKPA Humas dan Protokoler mencapai Rp. 5,24 miliar dengan beberapa item program kerjanya. Salah satunya, program kerjasama informasi dengan media massa dimana anggarannya mencapai Rp 3,5 miliar. “Iya, anggaran terbesar disini untuk anggaran publikasi. Kita hanya berharap dimanfaatkan secara proporsional dan profesional, serta dikelola dan diorientasikan bagi kemanfaatan masyarakat,” ungkapnya. (*)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
