PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Mewujudkan masyarakat yang inklusif, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare bersama Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) melakukan penandatanganan kerja sama terkait program kemitraan Australia Indonesia.
Penandatanganan itu dilakukan oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dan Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, disaksikan Kepala SKPD lingkup Pemkot Parepare di ruang pola Setdako, Senin (11/7/2022).
Taufan Pawe menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini sangat relevan dengan brand Parepare sebagai Kota Cinta. Memaknai cinta dalam artian luas berarti, mewujudkan kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi suku, agama, ras maupun perbedaan fisik serta disabilitas.
“Kata inklusif sendiri memiliki makna sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan beragam latar belakang,” ulas Taufan Pawe.
Walikota berlatar belakang doktor hukum ini meminta kepada SKPD terkait yang menjadi mitra YLP2EM agar pro aktif menjalankan kegiatan ini. Sungguh kepercayaan ini merupakan penghargaan, karena tidak semua kota mendapatkan kesempatan pendampingan.
“Saya minta semua SKPD agar responsif menyikapi program YLP2EM dan ikut bermitra agar tercipta kehidupan yang inklusif. Dengan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Koordinator PO dan Spesialis Komunikasi Yayasan BaKTI, Gufron M Kurdi menjelaskan, program ini diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, sehingga banyak kelompok yang mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
“Program inklusi disinkronkan dengan RPJMN dan RPJMD di wilayah, serta berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak disabilitas, dan kelompok rentan atau marjinal,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program, lanjut dia, pihaknya akan membangun kemitraan dan kerjasama dengan empat stakeholder kunci, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), eksekutif khususnya OPD terkait, media massa, dan kelompok masyarakat marginal.
Program inklusif ini didukung oleh Pemerintah Australia, yang dikoordinasikan oleh Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga. (adv)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
