Survei Litbang Kompas Demokrat Tiga Besar, Ni’matullah: Bukti Kepemimpinan AHY Efektif

MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Survei terbaru Litbang Kompas mengungkap elektabilitas partai-partai menuju 2024, survei itu membawa angin segar bagi Partai Demokrat yang mendapat kenaikan secara signifikan.

Berdasarkan hasil survei pada 17-30 Januari 2022 dan dimuat Harian Kompas, 22 Februari 2022, Partai Demokrat berada di peringkat ke-3 dengan angka 10,7 persen. Di atasnya ada PDI Perjuangan 22,8 persen dan Gerindra 13,9 persen.

“Hasil ini menjadi bukti kepemimpinan AHY, selama dalam dua tahun terakhir efektif dan direspon positif oleh masyarakat,” ujar Ni’matullah, Selasa (22/2/2022).

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengurai, efektif karena AHY mampu melakukan konsolidasi dan mensolidkan kader di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kader bisa bergerak dan bekerja seirama langkahnya, satu frekuensi cara berpikirnya.

“Hasilnya, sebagian masyarakat kita bisa menaruh simpati dan mau menitipkan harapannya kepada Partai Demokrat,” kata Ulla–panggilan akrab Ni’matullah.

Apalagi, kata dia mengingatkan, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Hal itu membuat situasinya tentu tidak mudah. “Terbukti, malah kita pernah diganggu serius dengan KLB abal-abal, beleng-beleng, dan Alhamdulillah kami semua bisa hadapi dengan baik, tanpa cara-cara yang anarkis,” paparnya.

Ni’matullah menambahkan, angka 10,7 persen itu juga menunjukkan bahwa masih cukup besar jumlah masyarakat yang tetap menjaga akal sehatnya. Juga, menginginkan hadirnya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih rasional dan memihak rakyat.

“Kami di daerah, merasa lebih percaya diri dalam menghadapi even-even politik di masa depan,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, seluruh pengurus, kader di daerah tentu berkewajiban ikut menjaga trend positif tersebut. Bahkan, sebisa mungkin turut berkontribusi agar bisa lebih meningkat lagi pada masa-masa akan datang.

Caranya adalah pengurus dan kader-kader partai harus terus aktif menjadi bagian yang peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. “Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga supaya tidak ada kader-kader utama partai, khususnya, anggota legislatif dan kepala daerah yang terjerat kasus-kasus yang fatal dan memalukan, seperti terlibat korupsi,” tandasnya. (*)