Mantan Wartawan Koran Harian Ujungpandang Ekspres Biro Polman ini menambahkan, upaya meningkatkan daya saing kakao yakni penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan industri perlu mendapatkan perhatian.
Terjadinya hubungan yang negatif diakibatkan tidak adanya kontrol pemerintah Sulbar dalam melakukan pengawasan usaha kakao. Kehadiran eksportir dan industri justru berimplikasi kepada keberlanjutan usaha kakao dari pedagang lokal.
“Olehnya itu disarankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas persaingan yang terjadi antara pedagang lokal dan perusahaan,” ujar Wahyu yang kini menetap di Balombong Selatan, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
Ia juga mengatakan integrasi rantai pasok pedagang sekiranya dapat lebih ditingkatkan dan berkelanjutan agar usaha kakao bisa berjalan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulbar.
Selain itu, sambungnya, upaya untuk meningkatkan kinerja pedagang kakao sangat diperlukan untuk mendorong menghasilkan kakao yang berkualitas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semestinya terlibat dan memberikan dukungan terhadap program sertifikasi kakao yang sudah berjalan sekarang ini agar program ini berjalan dengan semestinya dan tidak hanya terfokus kepada daerah-daerah tertentu saja.
“Posisi daya saing pedagang bisa berjalan dengan baik. Tentunya pedagang kakao dapat menambah pengetahuan dan pengalaman berusaha kakao.
Hal ini juga tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Sulbar untuk lebih meningkatkan lagi program kakao berkelanjutan,” tutup Wahyu. (*)
Sumber Tulisan : Amri Makkaruba (Radar Sulbar)
Editor : Alfiansyah Anwar
