MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan BKKBN kembali melaksanakan rapat evaluasi program kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2023, di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN, Jumat (5/5/2023).
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rosmini Pandin, mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama yang sangat baik, terutama untuk percepatan penurunan stunting di Sulsel.
“Sehingga kita mampu mengevaluasi bersama tim TPPS, khususnya kami di Bidang I, sudah melakukan intervensi terhadap kelompok sasaran yaitu remaja putri, ibu hamil dan balita yang berkontribusi sebanyak 30 persen dan 70 persen untuk intervensi sensitif,” jelas Rosmini Pandin.
Selaku Koordinator Bidang I, Rosmini juga mengungkapkan bahwa sesuai perkembangan data e-PPGBM pada Februari 2023, prevalensi stunting mencapai 8,1 persen.
“Dan kita sudah ada inovasi aksi setop stunting yang tersebar di 24 kabupaten kota,” lanjutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Dra Hj Andi Ritamariani, mendukung penuh rapat evaluasi ini sebagai bagian dari komitmen, kolaborasi dan integrasi bersama dalam percepatan penurunan stunting.
“Tentu sudah banyak yang kita lakukan namun harus terencana dan lebih fokus dalam melakukan evaluasi kerja tim, khususnya empat bidang sesuai struktur TPPS,” sebutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN melakukan penguatan terkait peran dan fungsi TPPS secara berjenjang, dan rapat evaluasi ini akan melihat seperti apa pergerakan di triwulan pertama yang hasilnya akan disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan.
Tak hanya itu, tim sekretariat TPPS sangat mendukung rapat evaluasi ini dan secara bersama-sama sudah melakukan penguatan kelembagaan tim TPPS melalui Rapat Koordinasi, Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPPS serta menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Pelaksanaan delapan aksi konvergensi sebagai instrumen bersama dalam rangka mengendalikan tahapan perencanaan program dan kegiatan yang nantinya akan dilakukan penilaian kinerja daerah, terhadap laporan hasil evaluasi pada tahun 2022 Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran khusus penanganan stunting yang jumlahnya meningkat dari tahun 2021 dan tahun 2022.
Hal ini sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 pada Pilar 1, kegiatan meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting salah satu indikator keluaran (output) menargetkan Pemerintah Daerah agar meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting minimal 10 persen dari tahun sebelumnya.
Sebagai poin kunci dari hasil akhir pertemuan rapat evaluasi adalah melakukan pembinaan dan monev terpadu ke kabupaten kota, kecamatan dan desa/kelurahan, mempertimbangkan untuk 12 kabupate kota prioritas yang angka prevalensi stunting-nya meningkat.
Adanya pelatihan fasilitator tagging anggaran di kabupaten kota perlu dilaksanakan, pelatihan fasilitator 8 aksi konvergensi tingkat provinsi, mendorong peningkatan kinerja TPPS provinsi, dan pembinaan TPPS kabupaten kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.
Melakukan bimbingan teknis tagging anggaran PPS dan integrasi terhadap inovasi PPS seperti dapur sehat atasi stunting (Dashat), rumah gizi, bapak/bunda asuh stunting (BAAS), kolaborasi aksi setop stunting. (adv)
