PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Asisten 2 Pemerintah Kota Parepare, Andi Ardian menemui massa Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (HIPMI) Parepare. Pertemuan tersebut untuk mewakili Wali Kota Parepare didepan massa aksi di depan Kantor Wali Kota, Senin (24/3/2025).
Di depan puluhan pendemo, Ardian menyampaikan permohonan maaf sebab Wali Kota tidak dapat menemui massa demonstran.
“Saya ditugaskan pak Wali, karena pak Wali lagi merima kunjungan Panglima Kodam di Kodim,” kata Ardian juga didampingi Kasatpol PP, Ulfa Lanto.
Mendengar 4 tuntutan yang dibawakan oleh Massa HIPMI Parepare, dia menjelaskan soal infrastruktur jalan yang kini kondisinya berlubang di Kota Parepare.
Dia menyebutkan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di potong oleh pemerintah pusat. Sehingga pemotongan anggaran itu bukan hanya di Parepare, tetapi juga berdampak di semua daerah.
“Dimana ada pemotongan anggaran khusus DAK untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang seharusnya kita terima Rp21 milliar oleh pemerintah pusat tapi dibongkar. Kemudian DAU peruntukannya juga untuk infrastruktur jalan kurang lebih Rp7 Milliar, juga dinolkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Pemkot Parepare mengambil keputusan dengan melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang ada.
“Kami lakukan efisiensi khususnya pada perjalanan dinas. Tujuannya apa? Adalah anggaran efisiensi tersebut bukan dipotong tetapi di realokasi untuk pelayanan publik termasuk perbaikan infrastruktur jalan,” ungkap Ardian.
Kemudian menyoal tuntutan beasiswa, Ardian mengutarakan, program beasiswa sudah dalam program kerja prioritas Wali Kota.
“Itukan sudah ada juga didalam program prioritas pak Wali Kota. Beasiswa bagi mahasiswa cerdas kemudian yang kurang mampu,” pungkasnya.
Selain itu, dia menuturkan hal yang disampaikan massa demonstran HIPMI Parepare sudah menjadi atensi pemerintah, termasuk dalam pemberantasan korupsi.
“Jadi adik-adik mahasiswa bisa lihat, program prioritas itu ada 18, beasiswa itu ada di poin ke 5, pemberantasan korupsi ada di poin ke 14, itu semua menjadi atensi bapak wali kota,” tuturnya.
Dia pun mengapresiasi, atas perhatian yang diberikan massa demonstran. Dia menilai semangat yang dibawakan HIPMI Parepare, juga menjadi rasa semangat bagi Pemkot Parepare.
“Saya kira Pemerintah kota sangat mengapresiasi demo ini. Dan tidak alergi terhadap kritikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesi Parepare (HIPMI), Sulawesi Selatan, menggelar aksi unjuk rasa jilid kedua. Bertajuk “Jaga Parepare” massa menuntut 4 hal kepada Pemerintah Kota Parepare.
Dari pantauan PijarNews.com, unjuk rasa dilakukan di Patung BJ Habibie dan Kantor Wali Kota, Senin (24/3/2025). Massa tiba di kantor Wali Kota pada pukul 14:30 Wita.
Adapun tuntutan massa demonstran ‘Jaga Parepare’ ialah:
- Jaga keselamatan masyarakat Parepare dari jalan berlubang
- Jaga mahasiswa Parepare dari putus kuliah karena ketidakmampuan bayar UKT
- Jaga APBD Kota Parepare ditengah instruksi efisiensi anggaran
- Jaga Parepare dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (*)
Reporter: Faizal Lupphy
