Oleh Dwi March Trisnawaty, S.EI., M.SEI.
(Alumni Universitas Airlangga Surabaya)
Pada Rabu (28/10/2026), aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, diwarnai pembentangan spanduk raksasa bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Spanduk berukuran 3 × 6 meter itu dibentangkan di depan Gedung UOB, Jalan Jenderal Sudirman, setelah massa aksi tertahan oleh blokade aparat yang menghalangi mereka menuju Bundaran HI. Pesan tersebut menjadi bentuk protes terhadap kebakaran hutan dan menuntut agar pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ditindak tegas (idntimes.com, 25/10/2026)
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utamanya ialah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan lainnya berkaitan dengan penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat, pemerataan layanan dasar, pemberantasan korupsi, dan perlindungan kebebasan berpendapat. Rangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya alam dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat (jawapos.com, 28 Oktober 2026).
Bentangan spanduk “Hutan Bukan Milik Oligarki” mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dinilai lebih menguntungkan segelintir kelompok pemilik modal saja. Dalam paradigma kapitalisme, kebebasan kepemilikan umum seperti hutan sementara masyarakat harus menanggung risiko kerusakan lingkungan, ketimpangan semakin nyata. Keuntungan dari pemanfaatan konsesi lahan dapat terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, sedangkan rakyat menghadapi ancaman banjir, longsor, kabut asap, kehilangan mata pencaharian, hingga gangguan kesehatan. Dengan demikian, persoalan hutan bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan dalam penguasaan dan distribusi manfaat sumber daya alam.
Kondisi tersebut tidak terlepas buah dari kebijakan politik ekonomi dalam sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini memberikan ruang besar bagi kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh swasta dengan orientasi keuntungan. Ketika kepentingan modal memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan, hutan berisiko dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai kekayaan alam yang harus dijaga demi kemaslahatan rakyat. Sementara itu, sekularisme memiliki ideologi yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan public, sehingga nilai-nilai agama tidak dijadikan landasan utama dalam menetapkan kebijakan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam rentan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan dibandingkan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan rakyatnya. Bukan berarti setiap pelaku usaha melakukan perusakan, tetapi sistem yang berjalan saat ini mengutamakan keuntungan membuka ruang bagi eksploitasi ketika pengawasan dan penegakan hukum lemah.
Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan harta, termasuk sumber daya alam. Hutan yang memiliki karakter sebagai sumber daya alam dengan manfaat luas dan menjadi kebutuhan masyarakat termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah). Artinya, hutan semacam ini tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu, korporasi, maupun oligarki. Negara juga bukan pemilik yang bebas mengalihkan kepemilikan umum menjadi milik pribadi atau memperjualbelikannya demi kepentingan kelompok tertentu. Negara berkedudukan sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak.
Politik ekonomi Islam telah mengatur agar sumber daya alam dikelola berdasarkan syariat dan kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan. Negara bertanggung jawab mengelola kepemilikan umum secara profesional, mencegah monopoli, serta mendistribusikan hasil pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Islam mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam dan melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” Larangan ini menjadi pedoman agar aktivitas ekonomi dan pemanfaatan hutan tidak menimbulkan kerusakan yang membahayakan kehidupan. Karena itu, pembukaan lahan dan pemanfaatan hutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat.
Lebih dari itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Tanggung jawab tersebut mengharuskan negara melindungi hutan, mencegah eksploitasi yang merusak, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lahan, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. Negara juga wajib memulihkan lingkungan yang rusak dan menjamin kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh, hutan tidak menjadi alat memperkaya segelintir orang, melainkan amanah yang dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Hutan bukan milik oligarki dan kelestariannya adalah tanggung jawab negara yang harus dijaga. (*)
