Oleh : Desi Noviyanti S.Pd
(Pendidik)
Malam jatuh di langit Kalimantan Timur. Angin berbisik di sela-sela daun kelapa sawit dan reruntuhan tanah bekas galian tambang. Di bawah atap-atap rumah rakyat, kegelapan perlahan merayap. Bukan kegelapan malam yang damai, melainkan kegelapan yang dipaksakan oleh padamnya arus listrik yang berulang. Di sudut kamar, seorang anak belajar dengan temaram lilin, matanya perih menatap lembar-lembar buku. Di dapur, seorang ibu menghela napas panjang, menatap kulkas yang mati dan bahan makanan yang mulai membusuk. Padahal, tepat di bawah tanah tempat mereka berpijak, jutaan ton batu bara dikeruk setiap hari. Emas hitam itu dikirim melintasi samudera, menerangi kota-kota asing di belahan dunia lain, sementara pemilik sah tanah ini harus rela hidup dalam kegelapan yang sunyi.
Persoalan ini bukanlah hal baru, namun daya tahan rakyat memiliki batasnya. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, sebuah Rapat Koordinasi digelar di Kabupaten Berau untuk menanggapi tuntutan masyarakat yang kian memuncak akibat kurangnya pasokan listrik. Krisis ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi kecil, mengganggu pelayanan publik, dan menyulut kekecewaan mendalam. Merespons hasil rakor tersebut, Gerakan Masyarakat Sipil Berau dengan tegas meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek—seperti sekadar mendatangkan mesin sewa atau menambal jaringan yang rusak. Mereka mendesak adanya langkah taktis dan strategis untuk penanganan jangka panjang agar hak mendasar atas energi tidak terus-menerus digadaikan.
Gelombang kekecewaan ini tidak berhenti di Berau. Ratusan kilometer ke arah selatan, di Kota Samarinda, atmosfer perlawanan yang serupa membara. Mahasiswa bergerak, turun ke jalan, mendatangi kantor wilayah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan almamater yang basah oleh keringat dan spanduk-spanduk yang membentang, mereka meneriakkan tuntutan yang sama. Suara mereka serak merutuki pemadaman bergilir yang tidak berkesudahan di ibu kota provinsi yang ironisnya berjuluk lumbung energi nasional. Aksi demonstrasi ini menjadi penanda penting: rakyat dan mahasiswa telah lelah dengan janji-janji administratif yang berulang setiap kali turbin pembangkit mengalami gangguan.
Jika kita hanya memandang masalah ini melalui kacamata penguasa dan korporasi, kita akan selalu disuguhi alasan yang klise. Mereka akan mengatakan ada gangguan teknis pada turbin, pasokan batu bara ke PLTU yang terhambat cuaca, atau kapasitas daya yang terlampaui. Namun, sadarkah kita bahwa menyederhanakan krisis ini sebagai masalah teknis semata adalah sebuah kenaifan? Ini bukan sekadar perkara kabel yang putus atau trafo yang meledak. Ini adalah manifestasi nyata dari kelalaian negara, pemerintah daerah, dan institusi pelayanan publik terhadap kebutuhan dasar rakyat.
Perbaikan administratif dan kebijakan kosmetik semata tidak akan pernah menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Ketika paradigma pelayanan publik bergeser dari kewajiban pengurusan (ri’ayah) menjadi hubungan dagang antara penjual dan pembeli, maka rakyat akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Tuntutan warga dan mahasiswa di Berau dan Samarinda perlu ditempatkan pada posisi yang jauh lebih tinggi. Aksi mereka bukan sekadar upaya mendesak pemerintah atau PLN untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, melainkan harus dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengkritisi secara mendasar seluruh sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan energi yang berlaku saat ini.
Mari kita angkat pertanyaan yang jauh lebih berani dan mendasar: Apakah sistem ekonomi kapitalis yang hari ini diadopsi telah menjamin kemakmuran rakyat? Jawabannya terpampang nyata di layar kehidupan sehari-hari. Dalam sistem kapitalisme neoliberal, hajat hidup orang banyak sengaja diliberalisasi melalui undang-undang. Sektor energi yang strategis diprivatisasi, diserahkan kepada korporasi swasta baik domestik maupun asing demi keuntungan segelintir oligarki. Akibatnya, negara kehilangan kendali penuh atas kekayaan alamnya sendiri, dan rakyat dipaksa membeli energi dengan tarif yang mahal, itu pun dengan pelayanan yang byar-pet.
Di sinilah perjuangan masyarakat dan mahasiswa tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan listrik sesaat. Perjuangan ini harus bertransformasi menjadi kesadaran ideologis untuk mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam. Sudut pandang Islam wajib dijadikan kiblat dalam memandang persoalan sekaligus merumuskan solusinya. Islam tidak melihat energi sebagai komoditas komersial semata, melainkan sebagai bagian dari hak kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan seluruhnya untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam perspektif Islam yang agung, kekayaan alam yang jumlahnya melimpah seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, dan air bukanlah milik individu, kelompok, apalagi korporasi asing untuk akumulasi keuntungan pribadi. Rasulullah SAW telah menetapkan sebuah kaidah hukum yang sangat jernih dalam sabdanya:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Berdasarkan dalil ini, seluruh sumber energi dikategorikan sebagai Al-Milkiyah Al-Ammah (kepemilikan umum). Negara bertindak sebagai pengelola amanah tersebut yang haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya kepada swasta melalui skema privatisasi atau swastanisasi. Seluruh hasil pengelolaan energi harus diarahkan mutlak pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat secara merata, bahkan jika memungkinkan, diberikan secara gratis atau dengan harga produksi yang sangat murah kepada rakyat. Inilah jaminan kesejahteraan yang hakiki, yang mustahil lahir dari rahim kapitalisme.
Perubahan hakiki ini tidak akan pernah terwujud hanya dengan mengganti sosok pemimpin atau pejabat publik di kursi kekuasaan, sementara sistem hukum dan ekonominya tetap sekuler-kapitalistik. Oleh karena itu, agenda utama yang harus digaungkan oleh mahasiswa dan gerakan sipil adalah berdakwah kepada penguasa dan umat akan pentingnya Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi negara.
Berdakwah dan mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) adalah kewajiban politik yang mulia dalam Islam. Aktivitas ini menuntut keberanian untuk menyampaikan kebenaran di hadapan sistem yang zalim. Rasulullah SAW memberikan teladan dan motivasi yang luar biasa dalam hal ini melalui sabdanya:
“Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim lalu ia menasihatinya (memerintahkannya pada kebaikan dan melarangnya dari keburukan), kemudian penguasa itu membunuhnya.” (HR Al-Hakim)
Dakwah kepada penguasa bukanlah tindakan makar yang merusak, melainkan bentuk kecintaan tertinggi agar jalannya roda pemerintahan kembali sesuai dengan syariat Allah SWT. Bersamaan dengan itu, umat harus terus diedukasi agar memiliki kesadaran kolektif bahwa hanya dengan syariat Islam-lah keadilan sosial dan keberkahan dari langit dan bumi akan terwujud. Ketika suara mahasiswa di Samarinda dan tuntutan warga di Berau bersatu dalam gaung dakwah syariah dan khilafah, maka kegelapan krisis energi ini akan sirna, berganti dengan cahaya keadilan Islam yang menerangi seluruh alam. (*)
