OPINI — Hormat menghormati dan hargai menghargai sekalipun kita tak sepaham, itulah prilaku bangsa yang diwariskan para leluhur dalam berdemokrasi damai, adil dan sejahtera. Fitnah, cacian, saling merendahkan ataukah memperolok-olok bukanlah budaya bangsa yang beradab.
Menurut Prof. Aminuddin, keputusan atau penetapan tindakan Wali Kota Parepare (read: Paslon nomor urut satu Parepare) dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum penetapan paslon adalah bukan merupakan pelanggaran pilkada, karena hanya sekedar mutasi jabatan (Plt).
UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 secara terang dan jelas dilarang penggantian jabatan tanpa adanya persetujuan menteri secara tertulis. Tapi dalam hal terjadi Kekosongan Jabatan maka Kepala Daerah dapat menunjuk Plt. Hal mendasar yang penting untuk dicermati adalah apakah yang dimaksud kekosongan jabatan menurut kehendak hukum dan tentunya terdapat perbedaan antara kekosongan jabatan dengan “jabatan yang sengaja dikosongkan” untuk tujuan tertentu.
Menurut penulis, kekosongan jabatan yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Ayat 2 tersebut adalah kekosongan jabatan yang secara normatif mesti terjadi atau kekosongan jabatan yang diluar rencana atau kehendak pemberi kewenangan (Walikota) seperti pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, berakhir masa jabatannya atau ditahan oleh aparat penegak hukum karena OTT.
Tentu berbeda konstruksi hukumnya bila jabatan itu “sengaja dikosongkan” karena digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Jadi jabatan yang sengaja dikosongkan untuk digantikan dengan Plt adalah termasuk pelanggaran hukum pilkada, karena keputusan atau penetapan tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2.
Penggantian jabatan secara filosofis adalah merupakan keputusan atau penetapan tindakan mencabut atau memberhentikan dari posisi atau kedudukan tertentu. Kemudian menggantikan posisi atau kedudukan dengan pihak lain atau mengambil alih kembali kekuasaan itu (pemberi kewenangan dalam hal ini Walikota).
Kemudian menggunakan tangan pihak lain dalam menjalankan tugas jabatan itu seperti menunjuk Plt. Jadi terang dan jelas bahwa keputusan atau penetapan menunjuk Plt dengan pola seperti ini adalah merupakan pelanggaran hukum Pilkada.
Pendapat Prof. Aminuddin yang menyatakan bahwa sangat naif pelanggaran itu hanya dialamatkan kepada Walikota, karena Wakil Walikota adalah bagian yang tak terpisahkan dari bagian Pemerintahan Daerah. Dengan penuh hormat penulis kurang sependapat dengan Prof. Aminuddin dalam hal ini.
Kebijakan Penggantian Jabatan maupun rastra adalah kewenangan penuh Walikota, artinya apakah Wakil Walikota setuju atau tidak setuju, tidak ada pengaruhnya dengan kebijakan tersebut. Seandainya kebijakan itu nanti dapat terlaksana setelah mendapat persetujuan Wakil Walikota, maka tentunya Wakil Walikota terasa naif untuk menghindar dari pertanggung jawaban itu.
Menurut Jorge Raad, 19/12/1910 dalam arrestnya bahwa yang meneruskan atau menciptakan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya. Dalam hal ini Wakil Walikota bukan pihak yang menciptakan atau meneruskan, apalagi untuk mengakhiri atau melarang kebijakan tentang penggantian pejabat atau rastra.
Parepare 28 April 2018
Nasir Dollo, SH., MH.
Ketua YLBH Sunan
