KKD Terhambat, Dewan Boikot Paripurna LPJ, Begini Jawaban Kepala BKD

PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Pembahasan mengenai perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Parepare kini masih terhambat. Seharusnya KKD tersebut sudah dibahas sejak 1 Januari 2020 lalu agar hak DPRD bisa direalisasikan. Kenapa terhambat? Sebab belum terbit Peraturan Wali Kota (Perwali).

Menyikapi hal itu, 12 anggota DPRD menunjukkan juga "taji" dengan tidak menghadiri rapat paripurna sehingga tidak kuorum.

Tercatat sudah dua kali paripurna penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Wali Kota Parepare tertunda. Penyebabnya, paripurna DPRD tidak kuorum.

Informasi yang diperoleh, rapat paripurna hanya dihadiri 13 anggota DPRD, sedangkan 12 lainnya memilih tidak ikut rapat. Sedangkan syarat kuorum adalah 14 orang.

"Ya. Kami menggunakan kewenangan kami memboikot rapat paripurna. Apa boleh buat, komunikasi politik wali kota kurang bagus. Kami tidak boleh tinggal diam membiarkan diri dizalimi," tegas Ketua Fraksi Nasdem, Yasser Latief kepada PIJARNEWS, Jumat (26/6).

[caption id="attachment_57713" align="aligncenter" width="678"] Suasana saat rapat anggota DPRD di ruang paripurna DPRD Parepare, baru-baru ini. (foto dokumentasi pijarnews.com)[/caption] Yasser tidak sendiri, sebab sebelas anggota DPRD lainnya solid melawan. "Kami bersama H Tasming Hamid, Suyuti, Hj Asmawati (Nasdem), Kamaluddin Kadir, Andi Amir Mahmud, dan Yusuf Lapanna dari Fraksi Gerindra. Begitu pun Rudi Najamuddin (PPP), Apriani Jamaluddin (PDIP), Hermanto (Hanura), Hj Hariani (Perindo) dan H Sudirman Tansi," sebut Yasser Latief.

Rudi Najamuddin menilai, jika hak-hak anggota DPRD saja tidak bisa diperjuangkan, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Ini bukan soal angka-angka, tapi soal hak-hak kami yang dikebiri," tegas Rudi yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dikonfirmasi mengenai KKD, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Ahmad memberi komentar. Ia mengatakan, peraturan wali kota sudah ada dan akan ditandatangani.

"Anggarannya juga sudah ada dan perhitungannya juga sudah sesuai bahwa Kota Parepare masuk ke dalam kondisi daerah sedang," ujar Jamaluddin.

Cuma keadaannya saat ini, lanjut Jamaluddin, masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

"Jadi Pak wali kota masih fokus dan konsentrasi terkait penanganan hal tersebut. Bahkan Pak wali kota sampaikan akan menandatangani hal tersebut menunggu momen yang tepat. Masa kita sedang menghadapi kondisi pandemi seperti ini, kita masih memikirkan diri kita. Paling serius yang harus dipikirkan bagaimana pandemi Covid-19 dapat melandai akhir Juni atau pertengahan Juli,” ujar Jamaluddin.

[caption id="attachment_57713" align="aligncenter" width="678"] Suasana saat rapat anggota DPRD di ruang paripurna DPRD Parepare, baru-baru ini. (foto dokumentasi pijarnews.com)[/caption] Karena kalau ini terus berlanjut, tambah Jamaluddin, maka akan sangat berpengaruh terhadap APBD.

“Pendapatan kita pasti turun dan seterusnya, jadi ini bukan persoalan ditandatangani atau tidak, cuma momennya saja yang belum tepat. Lagi pula kapan pun ditandatangani itu akan berlaku surut, jadi tidak ada masalah," tutup Jamaluddin.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Syamsu Alam mengatakan, perhitungan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) itu ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahunnya setelah dihitung oleh tim anggaran pemerintah daerah. Namun setelah dihitung, kepala daerah juga menetapkan besaran kenaikan TKI, Tunjangan Reses dan DO Pimpinan.

“Sejak tiga tahun lalu sebenarnya sudah masuk kategori sedang, tapi karena besaran kenaikannya merupakan kewenangan kepala daerah untuk menentukan, maka diikuti. Jadi tidak serta merta kenaikan kemampuan keuangan daerah maka secara otomatis TKI, TR dan DO Pimpinan ikut naik. Kalau kepala daerah menetapkan pola maksimal maka prakiraan besarannya Rp4 juta per orang. Jadi saat ini gaji anggota DPRD berkisar Rp19 juta, maka jika ada kenaikan maka diperkirakan Rp23 jutaa-an,” kata Rahmat Syamsu Alam kepada PIJARNEWS.COM saat dihubungi, Sabtu pagi (27/6).

Hanya saja, legislator dari Partai Demokrat ini berharap ke depan rapat paripurna LPJ kembali dilanjutkan. “Memang ada perda yang boleh ditunda, tidak dibahas, bahkan dibatalkan tetapi kalau berhubungan perda APBD, maka saya kira harus tetap jalan dan ada penyelesaian. Sebab ini menyangkut masyarakat banyak. Karena itu semoga ada solusi hingga bulan Juli 2020 mendatang,” tandas Ketua Demokrat Parepare ini.

[caption id="attachment_57713" align="aligncenter" width="678"] Suasana saat rapat anggota DPRD di ruang paripurna DPRD Parepare, baru-baru ini. (foto dokumentasi pijarnews.com)[/caption] Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Parepare dari Partai Gerindra, Kamaluddin Kadir juga angkat bicara.

"Jika wali kota taat administrasi, ini kan seharusnya sudah selesai ditandatangani sebelum 1 Januari. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk tanda tangan?" pungkas Kamaluddin Kadir.

Hal serupa juga ditambahkan Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Yasser Latief. “Alasan inilah yang tidak disenangi anggota DPRD. Karena pengajuan ini jauh hari sebelum Covid-19 menjadi pandemi,” ujar Ketua Apersi Sulsel itu.

"Itu alasan yang dibuat-buat. Sangat jauh dari implementasi taat azas, taat anggaran, dan taat administrasi yang sering digembar-gemborkan," kunci Yasser Latief.