PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Sorotan yang disampaikan sejumlah anggota dewan Parepare terhadap anggaran KPU dinilai sekadar respon sporadis pasca diskualifikasi paslon Taufan-Pangerang. Apalagi, sorotan itu tiba-tiba muncul sesaat setelah putusan diskualifikasi tersebut.
Pegiat antikorupsi Rudy Najamuddin menilai sorotan itu mengada-ada, ditengah seabrek aspirasi masyarakat yang belum tuntas. Pihaknya sendiri giat menyerukan sejumlah persoalan seperti polemik patung kuda, RS Tonrangeng, dan masalah RS Andi Makkasau.
“Disini (sorotan dewan ke KPU, red) kelihatan bahwa segelintir legislator kita hanya bersuara jika itu berkaitan dengan kepentingan politis. Sementara aspirasi masyarakat cenderung mereka diamkan,” kritik aktivis Mahatidana itu.
Dia mengingatkan, koalisi LSM dan aktivis antikorupsi juga menyoroti setidaknya 3 hal di DPRD. Yakni dana reses, perjalanan dinas, hingga bantuan parpol. “Ingat, bersihkan diri dulu lah. Sapu kotor tidak bisa dipakai membersihkan. Mahatidana serius mengawal masalah ini, bahkan kita meminta Kejari Parepare mengusut tiga item anggaran di DPRD,” tegasnya, yang juga diaminkan YLBH Sunan Nasir Dollo.
Keheranan serupa disampaikan anggota DPRD Iqbal Chaliq dan Heri Ahmadi. Dia menyebut statement rekannya sesama legislator terkait KPU terkesan menebar ancaman, pasca putusan diskualifikasi.
“Tumben? Sementara hak angket mengenai patung kuda, RS tonrangeng, penyertaan modal PDAM dan masalah RS Andi Makkasau tidak digubris pimpinan DPRD. Heran saya,” sindirnya. Heri juga menyorot soal SP2D senilai Rp17 miliar yang hingga kini belum cair namun tak pernah mendapat tanggapan pimpinan DPRD.
Unsur pimpinan DPRD sendiri saat ini diisi Kaharuddin Kadir (Golkar), Rahmat Sjamsu Alam (Demokrat) dan Firdaus Djollong (PAN). Ketiganya adalah partai pendukung Taufan-Pangerang (TP) pada Pilwalkot Parepare.
Sebelumnya diberitakan sejumlah media online, beberapa anggota dewan menyebut akan memanggil KPU. Utamanya terkait anggaran khususnya acara pendalaman visi misi paslon. Anehnya sorotan itu baru disuarakan pasca diskualifikasi Paslon TP yang notabene usungan mereka. (rls/abd)
