MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan GM PT Garuda Indonesia, Putu Tedy Wiryawan, untuk membahas harga tiket NKRI, di Ruang Rapat Kerja Sekda, Selasa (20/4/21).
Dalam kesempatan itu, Putu Tedy Wiryawan mengatakan, kunjungannya terkait sosialisasi dan dengar pendapat program dari PT Garuda secara nasional, yakni harga tiket NKRI. Harga tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada seluruh ASN, TNI/Polri, lembaga maupun instansi.
Untuk itu, kata Putu Tedy, ia ingin mendengarkan feedback dari pemerintah provinsi seperti apa menyikapi program tersebut, yang akan menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan lagi penyerapan anggaran perjalanan dinas melalui Garuda Indonesia.
“Kami juga memfollow up terkait persiapan PON ke 20 di Papua. Kita ingin mengoptimalkan lagi sebagai bisnis partner. Untuk Pemprov Sulsel sendiri, akan menerbangkan atlet official maupun perlengkapan PON ke Papua. Karena itu, kita ingin menjadi bagian untuk mensukseskan acara tersebut,” ucap Putu Tedy.
Ia menjelaskan, terkait masalah selisih harga tiket, NKRI ini adalah program. “Jadi kadang ada yang melakukan perjalanan dinas, tidak menggunakan program ini karena tidak mendapat info misalnya,” imbuhnya.
Untuk tiket sendiri, ia menjamin bahwa tiket yang dikeluarkan sudah bisa menjadi bukti pertanggungjawaban administrasi.
“Kami berharap agar lebih mengoptimalkan lagi perjalanan-perjalanan dinas menggunakan Pesawat Garuda, baik secara airline maupun citylink, dan semoga acara PON ke 20 di Papua berjalan dengan lancar dan kami berharap Garuda bisa menjadi bagian dari kesuksesan tersebut,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyampaikan, Garuda ini adalah bagian dari plat merah ASN. Tentu akan ada persepsi-persepsi yang berbeda.
Menurutnya, pada dasarnya ASN ingin naik pesawat Garuda. Hanya, budget yang ada, tidak mengcover sehingga harus melihat kemampuan daerah.
“Mau agen, travel agen, karena semua itu bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Travel ini bagian dari menciptakan lapangan kerja. Karena kita bagian dari pemerintah, bagaimana bisa berjalan dengan lancar dan baik,” ucap Abdul Hayat. (rls/msb)
