PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Terkait sejumlah permasalahan kesehatan di Parepare, DPRD diminta untuk membentuk panitia khusus (Pansus) atau kelompok kerja (Pokja). Hal tersebut usai DPRD mendapat banyak pengaduan mengenai layanan kesehatan. Terakhir, warning keras datang dari Pemuda Pancasila, Senin 20 Februari.
“Kita terima dulu masukan-masukan dan sarannya. Kita akan kaji dulu sebelum menentukan apakah membentuk Pansus atau Pokja. Kita akan bahas bersama komisi 2,” jelas Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 Sulaeman menyebut akan segera menggelar rapat komisi membahas permasalahan tersebut. “Rencananya besok (Selasa,red) kita akan rapat komisi, menyikapi hasil hearing DPRD dengan PP. Apakah kita langsung bentuk pansus atau konsultasi dulu di Kementerian Kesehatan. Tapi ini tergantung rapat besok,” kata Sulaeman didampingi Abd Salam Latif.
Masalah utama yang disoroti PP adalah kesimpang-siuran Permenkes no 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan. Selain itu PP juga menyoroti insiden nahas meninggalnya bayi di RS Andi Makkasau, serta masalah kelangkaan obat yang terjadi disana belakangan ini. (mul/ris)
