PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Parepare, Iwan Asaad memastikan pembangunan di kota ini responsif terhadap isu gender. Hal ini disampaikan Iwan pada Pelatihan Perencanaan Responsif Gender, beberapa waktu lalu.
Pelatihan itu hasil kerjasama Bappeda dengan MAMPU, Yayasan kemitraan Australia dan Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Perencanaan pembangunan responsif gender tengah kami giatkan dan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender ini ditangani langsung oleh bidang sosial budaya bappeda. Inilah bentuk komitmen dan perhatian pemerintah kota dalam mengedepankan pembangunan yang sadar gender,” papar Iwan
Lebih lanjut dia menjelaskan Pokja Pengarusutamaan Gender yang dipimpinnya kini bergerak kencang melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan gender. Setelah menerbitkan perda nomor 5 tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan daerah dan Perwali nomor 79 tahun 2016 tentang pedoman rencana kerja skpd berperspektif gender, kini lembaga asuhan pemerintah daerah yang berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan itu tengah menyusun data terpilah. Data ini berfungsi sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di segala bidang
BeritaTerkait
Mantan KadisKominfo dan Kabag Humas ini kemudian mengabarkan sejumlah hasil pembangunan yang telah peduli gender dan membagi ide perencanaan menarik soal perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan di bidang pembangunan.
“Meja kerja yang tersebar di seluruh unit kerja sudah sesuai kebutuhan perempuan, bagian depannya semua tertutup. Begitu juga bangunan anak tangga di kantor-kantor dibangun tidak terjal, sehingga memudahkan langkah ibu-ibu terutama yang menggunakan rok. Kamar mandi sebagian besar sudah terpisah, walaupun memang belum sepenuhnya, karena anggaran yang terbatas. Dokumen administrasi seperti absensi juga sudah dibuat terpilah untuk laki-laki dan perempuan,”urainya.
Ia menambahkan inilah sesungguhnya maksud dari pelatihan perencanaan responsif gender. Agar SKPD dapat memahami dan mengidentifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan di bidang pembangunan sehingga mampu menyusun perencanaan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tujuan puncaknya adalah mengatasi ketidakadilan gender yang memang kerap ditemukan di berbagai sektor baik itu pendidikan, tenaga kerja, politik, sosial budaya, hukum dan sebagainya. (rls/ris)
