SIDRAP, PIJARNEWS.COM– Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat integritas serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, kegiatan ini membahas sejumlah langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sejumlah pejabat nasional dan daerah turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
BeritaTerkait
Rakor tersebut juga diikuti para bupati, wali kota, ketua DPRD, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan itu, Bupati Syaharuddin Alrif didampingi Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Inspektur Daerah Mustari Kadir, Kepala Bapenda Rohady Ramadhan, Kepala BKAD Sunandar Priyoatmojo, dan Kepala Bapperida Herwin.
Turut hadir Kepala Biciptapera Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, Sekretaris DPRD Andi Kaimal, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Sirajuddin.
Keikutsertaan jajaran Pemkab Sidrap dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses tersebut didorong agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab Sidrap juga menegaskan komitmennya menjadikan integritas dan pencegahan korupsi sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik.
Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
