SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Disaksikan Kepala Rutan Kelas IIB Sidrap, Mansur, Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menyerahkan remisi kepada perwakilan narapidana, di Rutan Kelas IIB Sidrap pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI, Selasa (17/8/2021).
Dalam laporannya, Mansur mengatakan, saat ini total penghuni rutan berjumlah 340 orang. Adapun yang mendapatkan remisi sebanyak 210 orang, di mana 1 orang di antaranya langsung bebas.
“Yang mendapatkan remisi ini bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan, dan 1 orang langsung bebas atas nama Ali Bin Wa’ Lompo,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mansur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap dan jajaran Kodim 1420 atas bantuannya dalam pemberian vaksinasi kepada penghuni rutan.
BeritaTerkait
“Terima kasih kepada Bupati Sidrap khususnya Dinas Kesehatan yang telah membantu proses pemberian vaksinasi gelombang pertama yang dilanjutkan vaksin gelombang kedua oleh Kodim 1420 Sidrap,” ungkap Mansur.
Dia menambahkan, dalam upaya mencegah penularan virus Covid-19, untuk sementara Rutan Kelas IIB Sidrap pada saat menerima tahanan Kepolisan maupun Kejaksaan, harus melaui syarat proses vaksin dan Tes PCR.
“Sesuai intruksi Dirjen Lembaga Permasyrakatan RI saat menerima tahanan baru harus melalui proses vaksin dan Tes PCR bagi tahanan sebelum diterima,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakannya, remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari narapidana selama mendapatkan pembinaan di rutan.
“Bagi yang langsung bebas dapat menjadi contoh teladan yang baik sehingga dapat diterapkan di ke lingkungannya,” harap Mansur.
Acara penyerahan remisi dihadiri Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf, Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan, Dandim 1420 Sidrap Letkol Inf Dodi Nur Hidayat, Kapolres, AKBP Ponco Indriyo, Kajari Sidrap, Samsul Kasim, Kakan Kemenag Sidrap, Muhammad Idris Usman, dan Wakil Ketua PN Sidrap, Santonius Tambunan.
Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan video conference dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
