PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Program siaran Radio dan TV Peduli Pemerintah Kota (Pemkot) yang dikelola Dinas Kominfo Kota Parepare menuai sorotan. Diantaranya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat luas.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA), menuturkan, semestinya siaran Radio Peduli maupun TV Peduli Pemkot juga menyiarkan kegiatan-kegiatan DPRD.
“Jangan hanya kegiatan pemerintah daerah. DPRD ini juga bagian dari pemerintahan, dan kegiatan DPRD juga wajib diketahui masyarakat yang bisa dijabarkan melalui siaran Radio dan TV Peduli ini,” jelasnya dilansir Katasulsel, Rabu 7/6.
Ato bahkan mengancam, bisa saja mencoret anggaran untuk Radio dan TV peduli jika isi siarannya hanya kegiatan Pemkot saja. Padahal, sangat jelas tugas dan fungsi DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat pemerintah, dalam hal ini eksekutif.
Senada, salah satu warga Parepare Saharuddin mengkritik konten siaran yang dianggapnya membosankan. Dia berharap siaran lebih banyak diiisi hiburan seperti musik dan film. “Itu kalau mau jadi pilihan tontonan masyarakat. Sekarang kan itu-itu terus ji siarannya. Kita jadi bosan karena itu terus prestasi pemerintah diulang-ulang,” kritiknya. (*/ris)
