PINRANG, PIJARNEWS.COM — Eksekusi lahan di Desa Maroneng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) sempat ricuh. Wargapun diminta koperatif agar tugas dan tanggungjawab pengamanan berjalan lancar.
Demikian diucapkan, Kapolres Pinrang, AKBP Andiko Wicaksono dihadapan Sekretaris Desa Maroneng dan ratusan warga lainnya.
“Warga bisa koperatif untuk memberikan ruang kepada kami melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami pada hari ini,” ungkapnya pada Senin (29/7/2024).
Andiko sebelumnya menyampaikan akan melakukan pengamanan di objek eksekusi yang dibacakan oleh Panitera. Dirinya menyatakan, kedatangannya untuk menjalankan tugas sesuai undang-undang.
Sementara eksekusi lahan ini dilakukan sesuai dengan surat perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G//2017/PN.Pin, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 210/Pdt/2018/PT Mks jo Mahkamah Agung RI Nomor: 1381/K/PDT.2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Hj. Hajrah sebagai penggugat melawan H Rumpa dkk sebagai pihak tergugat.
“Pemenangnya adalah Hj Hajrah yang melawan H Rumpa dan kawan-kawan,” kata Panitera Eksekusi, Fatahuddin kepada wartawan.
Adapun lahan yang di eksekusi yaitu tanah seluas 4 hektare di Dusun Lebbo, Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
“Rumah yang dieksekusi ada 19 rumah, yang tidak di eksekusi ada dua rumah termasuk yang kita tempati ini ada kantor desa dan lainnya dibongkar semua,” paparnya.
Sementara itu warga mengaku bertahan dan melakukan perlawanan karena mereka menilai bahwa eksekusi yang dilakukan tersebut janggal. Sebab beberapa warga tidak menerima informasi eksekusi..
“Ada kejanggalan karena disini ada berapa pemberitahuan atau penyampaian eksekusi yang tidak diterima sama warga,” katanya kepada PijarNews, Selasa (30/7/2024).
Kejanggalan berikutnya, Diungkapkannya, tim panitera eksekusi tidak melakukan tindakan sesuai dengan surat pemberitahuan yang tertulis. Dimana seharusnya mereka membongkar tiga fasilitas Desa yakni sebuah Kantor Desa, Pustu dan TK serta melewatkan rumah yang berada diujung batas objek eksekusi.
“Kok posyandu yang di rusak, sedangkan disurat yang tertulis pustu. Kemudian TK yang berada di Kampung Sebelah (Sempangnge) dan Kantor Desa Maroneng mereka tidak melakukan eksekusi,” ungkapnya.
Basri yang mengaku sudah tinggal berpuluh tahun di Dusun Lebbo, Desa Maroneng juga menilai bahwa Hj Hajrah yang memenangkan perkara tidak mengetahui begitu jelas batas tanah yang dimilikinya.
“Tidak sesuai batas, karena orang tua yang tau disini terkait sejarah tanah,” tegas Basri yang juga Anggota TNI ini.
Dia mengungkapkan, Hajrah selaku penggugat juga tidak memberikan tanda batas dan pemberitahuan papan eksekusi.
“Tidak ada batasannya (papan pemberitahuan) dikasi asal-asal saja masuk. Dia tidak tau!” gerutunya.
Tahun 2022 lalu ungkapnya, mereka melakukan pengukuran di lahan permukiman ini dengan mengklaim dan menunjuk batas tanah warga begitu saja.
“Sedangkan papan pemberitahuan ini berdiri sesudah dieksekusi (robohkan rumah warga) baru dipasang,” terangnya.
Basri yang tinggal di rumah hijau berlantai dua dekat dari posyandu mengungkap warga memilih bertahan di lokasi permukiman ini, karena telah memiliki sertifikat tanah, akta jual beli maupun pajak-pajak rumah.
“Pajak rumah (saya) baru saja dibayar dua hari yang lalu,” tegasnya kembali.
Basri mengaku, warga semua mengetahui keputusan dan memenangkan hal ini di Mahkamah Agung (MA). Sebab sejarah batas permukiman yang hanya diketahui oleh orang tua dahulu.
Namun dia menyayangkan, lahan permukiman seluas 4 hektare yang bersengketa ini dimenangkan oleh Hj Hajrah sebagai penggugat.
“Saya taat dengan hukum di Negara kita tercinta ini, yang saya perjuangkan adalah hati rakyat. Saya tidak mau lihat rakyat yang ada disini terintimidasi dengan orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab,” ujarnya.
Reporter: Faizal Lupphy
