MAMUJU, PIJARNEWS.COM–Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM bersama jajarannya, mengikuti Forum OPD Dinas Kominfo se-Sulbar secara virtual di Tenda Darurat Dinas Kominfopers, Selasa (17/3/2021).
Safaruddin Sanusi DM mengatakan, pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab program prioritas gubernur dan program prioritas kabupaten tidak bisa tercapai.
“Kita ketahui 2020 adalah tahun dimana kita harus mengalami 50 persen anggaran harus direfocusing dan itu membuat para OPD pusing terutama di Mamuju Utara,” kata Safaruddin.
Kemudian, di awal 2021 Mamuju dan Majene terdampak bencana alam gempa bumi, namun bukan berarti kabupaten lain tidak terdampak.
Dampak pertama yang dialami adalah dijadikan tempat mengungsi, kedua secara kekeluargaan beberapa kabupaten juga mensuplay termasuk bahan pokok dan lainnya.
Dengan banyaknya kendala yang dihadapi saat ini, lanjut Safaruddin, bukan berarti tidak akan berbuat sebab kolaborasi tetap terbangun dan usulan tetap diterima.
“Harus diketahui Pemprov mensupport Pemkab dan yang diharapkan adalah kabupaten yang lebih proaktif dalam membuat program kegiatan yang di kolaborasi dengan provinsi, karena tidak semua dibebankan ke provinsi,” ucap Safaruddin.
Sementara itu, mengenai kebijakan skala pembangunan daerah, Safaruddin menyampaikan, dalam hal tersebut pertama terkait arah pembangunan dan program prioritas 2022, percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar serta pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan seterusnya.
“Stakeholder harus bisa menganggarkan kedepan apa yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana, termasuk sosialisasi perlu dianggarakan karena salah satu kelemahan kita kemarin kita tidak anggarkan bencana yang ada,” ujar Safaruddin.
Terkait PPID, Safaruddin juga menyampaikan, pada 2020 PPID mendapat penghargaan dari KIP Pusat dan dari lima kategori, Sulbar masuk dalam kategori menuju informatif.
“PPID baru diadakan di awal 2020, dimana sebelumnya Sulbar satu-satunya provinsi yang belum ada PPID nya. Karena kerja keras teman-teman provinsi dan kabupaten termasuk dinas-dinas maka dibentuk SK Gubernur tentang PPID,” pungkasnya.
Reporter: Nur Mubarak
