PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Ratusan mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengikuti seminar hukum di aula IAIN Parepare, Selasa (15/5).
Seminar hukum ini mengangkat tema Pidana Bagi Pelaku Hubungan Seks di Luar Nikah. Tampil sebagai pemateri yakni Dr Marilang, SH, M.Hum (Dosen Senior dan calon guru besar UIN Alauddin Makassar) dengan pembanding H. Islamul Haq, Lc, M.A (Dosen IAIN Parepare, alumni Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir). Kegiatan seminar ini dipandu oleh moderator, H Abdul Syatar, Lc, MHi, Dosen IAIN Parepare.
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi IAIN Parepare, Budiman MA berharap agar mahasiswa dan mahasiswi bisa benar benar mengikuti kegiatan seminar ini. “Apalagi pematerinya sangat kompeten. Pak Doktor Marilang merupakan dosen andalan saya saat kuliah. Metode pengajarannya cukup bagus dan mudah dimengerti. Karena itu, bersyukurlah bisa hadir dalam seminar ini,” ujar Budiman.
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Lihat detail]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Ia juga meminta peserta yang hadir yang terdiri dari mahasiswa dan dosen syariah agar mendoakan bapak Dr Marilang segera dikukuhkan menjadi guru besar dengan gelar professor. “Saat ini pengurusan menjadi guru besar dalam proses,” ujar Budiman.
Wakil Rektor bidang Akademik IAIN Parepare, Dr Muhammad Djunaidi, MA yang membuka kegiatan ini memberi apresiasi kepada panitia yang menggelar seminar hukum ini. Karena itu, lanjut Djunaidi, peserta diharapkan serius mengikuti seminar ini sebagai bekal dalam menggali ilmu hukum.
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, Dr Hj Saidah S.Hi, MH mengatakan akan terus melakukan kegiatan seminar terkait hukum guna menambah wawasan mahasiswa. “Kami juga akan melakukan studi kunjungan ke sejumlah instansi terkait bidang hukum seperti institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri serta pengadilan agama,” ungkap Saidah. (alf)
