PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menggelar Pelatihan Kader Dasar (PKD) tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Dialog.
PKD mengusung tema “Rekonstruksi Peran Kader Mujahid dalam Mengaktualisasikan Nilai-nilai PMII”, sementara dialog mengangkat tema “Milenial Melek Politik”.
Hadir Sekretaris PMII Cabang Kota Parepare, Rezky M Kasim mewakili Ketua Cabang PMII Parepare, Majelis Pembina Komisariat (Mabinkom) PMII Komisariat IAIN Parepare, Muhammad Satar, Ketua PMII Komisariat IAIN, Agung, para peserta PKD.
Hadir sebagai narasumber dialog, Dirga Achmad Dosen Hukum IAIN Parepare dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, Firman Mustafa.
BeritaTerkait
“Kita punya metodologi berpikir Aswaja sebagai Manhajul Al-Fikr dan Manhajul Al-Harakah. Artinya apa, metodologi berpikir kita di PMII sudah jelas. Dengan nilai-nilai di dalamnya itulah yang menjadi identitas kita sebagai kader PMII,” jelas Agung dalam sambutannya.
Agung berpesan, semangat PMII dengan terus melakukan perkaderan harus terus dihidupkan. “Karena apa?, ruang-ruang perkaderan menjadi ruang semangat untuk organisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Rezky M Kasim mengatakan, alumni-alumni PKD adalah kader mujahid. Mujahid yang dimaksud disini adalah, kader-kader yang mampu perjuangan akidah dan nilai-nilai Aswaja.
“Agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang dimaksud kader mujahid,” jelasnya.
Dirga Achmad dalam paparannya menilai, apatisme generasi muda, mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sangat memprihatikan.
Menyinggung soal pemilu 2024, Dirga Achmad mengatakan, Indonesia dari berbagai penelitian merupakan negara dengan penerapan pemilu terbesar yang dilaksanakan satu hari di dunia.
Selain itu, dia menjelaskan, pemilu adalah salah satu sarana kedaulatan rakyat, dimana hak-hak rakyat menentukan Kepemimpinan melalui pemilihan secara langsung. Ia juga menilai yang paling konstitusional adalah pemilu.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bangsa Indonesia saat ini mengalami degradasi politik dan demokrasi. “Dan tidak jarang penelitian-penelitian dunia memasukkan Indonesia dalam kategori demokrasi yang cacat,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan, yang mengindikasikan itu adalah partisipasi rakyat atau publik sering kali dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan elit atau dalam hal ini kepentingan oligarki.
Ia pun berpesan, mahasiswa atau kaum milineal yang punya integritas dan kapasitas lantas apatis terhadap politik, maka yakin dan percaya, politik akan diisi oleh orang-orang yang kotor. “Tapi kalau kita punya kapasitas, integritas dan kapabilitas sebagai mahasiswa kalau belum terjung ke dunia politik paling tidak persiapkan diri, dari hal itu, maka yakin dan percaya kondisi bangsa lambat laung akan berubah,” ucapnya.
Sementara itu, Firman Mustafa dalam penyampaian materinya mengungkapkan mengenai sejauh mana tahapan pemilu 2024 saat ini. “mahasiswa yang selalu diidentikkan sebagai masyarakat ilmiah maka sepatutnya Peka terhadap Fenomena kebangsaan termasuk isu politik Dan tahapan pemilu” katanya.
“Karena temanya adalah melek politik, maka kita harus tahu tahapan -tahapan pemilu. beberapa hari ini kita sudah sampai pada tahap verifikasi faktual pendukung calon dewan perwakilan daerah (DPD) RI. Kalau di Parepare itu ada 18 calon DPD yang punya sampel pendukung di Kota Parepare,” ungkapnya.
Dari 18 calon itu, lanjut dia, ada 1.101 masyarakat Parepare yang harus di verifikasi secara faktual oleh KPU. “Apakah betul anda sebagai pendukung calon DPD yang dimaksud,” ucap dia.
Firman juga mengungkapkan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan apapun yang terjadi di negara ini semuanya melalui kebijakan politik. “Jadi tidak ada alasan, anak muda tidak melek politik. Semuanya harus melek politik,” tandasnya.
Apalagi, lanjut dia, menjelang pemilu 2024. “dalam penelitian yang disebut type pemilih swingvoter, pemilih yang masih galau terhadap pilihannya. Yang tidak tahu kemana arah pilihannya. Sementara kalau kita mengaku sebagai aktivis mahasiswa, maka seharusnya kesadaran yang harus muncul dalam menghadapi pesta demokrasi dan kegiatan-kegiatan politik adalah kesadaran kritis,” pesannya. (why)
