• Tentang Kami
  • Tim Kerja
  • Beriklan bersama kami
  • Kebijakan AI
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
Utama Ajatappareng

Hasil Konsultasi di Kemendagri, Bapemperda DPRD Parepare Bakal Revisi Perda RTH

Editor: Mulyadi Ma'ruf
31 Mei 2021
di Ajatappareng
Fraksi NasDem Parepare Minta Pemkot Libatkan DPRD Rumuskan Aturan Baru Pembatasan Jam Malam

Ketua Fraksi NasDem DPRD Parepare, Yasser Latief

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Parepare telah melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PUPR berkaitan dengan keluhan pengembang terhadap Perda RTH yang mensyaratkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen di wilayah perumahan.

Bapemperda DPRD Parepare
Bapemperda DPRD Parepare

Ketua Bapemperda DPRD Parepare, Yasser Latief menjelaskan, konsultasi itu untuk membahas sejumlah Perda di Kota Parepare yang tidak relevan dengan aturan pusat. Utamanya, lanjut Yasser, yakni Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikeluhkan pengembang perumahan.

“Perda RTH di Parepare ini sangat dikeluhkan pengembang. Makanya, kami ke Kemendagri dan Kementerian PUPR membahas Perda itu. Karena akan kami revisi,” ungkap YL -sapaanya-, Senin (31/05/2021).

Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Ketua Fraksi NasDem itu mengungkapkan, Perda RTH Parepare mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau di perumahan sebanyak 20 persen. Sementara, kata dia, aturan itu tidak sesuai dengan aturan pusat.

BeritaTerkait

DPD NasDem Parepare Lantik Ratusan Pengurus DPC

DPD NasDem Parepare Lantik Ratusan Pengurus DPC

17 November 2026
HUT ke-15, NasDem Parepare Potong Tumpeng, Suyuti : NasDem Tetap Eksis Meski Hadapi Berbagai Isu

HUT ke-15, NasDem Parepare Potong Tumpeng, Suyuti : NasDem Tetap Eksis Meski Hadapi Berbagai Isu

11 November 2026
HUT ke-15 NasDem, DPD Parepare Gelar Syukuran dan Ikuti Arahan Surya Paloh

HUT ke-15 NasDem, DPD Parepare Gelar Syukuran dan Ikuti Arahan Surya Paloh

11 November 2026
Kisah Diana di Parepare, Keliling Bersama Cucu Kumpulkan Barang Bekas

Kisah Diana di Parepare, Keliling Bersama Cucu Kumpulkan Barang Bekas

6 November 2026

Legislator NasDem itu menguraikan, yang tertuang dalam aturan komposisinya harus 70/30. Dalam arti, 70 persen untuk hunian perumahan. 30 persen untuk ketersediaan prasarana umum. Seperti jalan, selokan dan ruang terbuka hijau.

Dari 30 persen tersebut, sambung Yasser, ditetapkan Lima persen untuk RTH. itu pun, kata dia, bagi perumahan yang memiliki luas 25 hektare.

“Sehingga, hasil dari konsultasi kami disarankan Kementerian Dalam Negeri agar Perda yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya, harus diubah. Harus disesuaikan dengan aturan di atasnya. Sebab berdasarkan undang-undang, Perda tidak boleh bertentangan aturan di atasnya,” papar Yasser.

Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kementerian PUPR
Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kementerian PUPR

Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Parepare itu mengatakan, Bapemperda juga akan mengkaji sejumlah Perda.

“Kita akan kaji juga sejumlah Perda yang lain. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Kalau tidak sesuai maka harus diubah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pada konsultasi turut hadir Wakil Ketua Bapemperda Yusuf Lapanna beserta anggota yakni Muliadi, Satriya, Apriyani Djamaluddin, Asmawati Zainuddin dan Indriasari Husni.

Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kemendagri diterima oleh Sub Koordinator/Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ramdhika Suryaswara.

Sementara, di Kementerian PUPR, diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Dwityo A. Soeranto.(*)

Reporter : Mulyadi Ma’ruf 

Terkait: Bapemperda DPRD ParepareDPRD ParepareParepareYasser Latief

Berita Terkait

Ranperda APBD 2027 Disepakati Rp987 M. Tasming Hamid Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ranperda APBD 2027 Disepakati Rp987 M. Tasming Hamid Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat

Editor: Tohir Muhammad
21 November 2026

...

Cegah PMI Ilegal, Imigrasi Parepare Edukasi Warga Kelurahan Padaidi Pinrang

Cegah PMI Ilegal, Imigrasi Parepare Edukasi Warga Kelurahan Padaidi Pinrang

Editor: Tohir Muhammad
19 November 2026

...

Imigrasi Parepare Gelar Workshop AI dan Keamanan Data, Tingkatkan Kompetensi ASN

Imigrasi Parepare Gelar Workshop AI dan Keamanan Data, Tingkatkan Kompetensi ASN

Editor: Tohir Muhammad
19 November 2026

...

Berita Populer

  • Kampung Belajar atau Kampung Inggris?

    Kampung Belajar atau Kampung Inggris?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Semarak Milad Muhammadiyah ke-114, Pesantren Hizbul Wathan Muhammadiyah Gelar Festival Santri HW 2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FEBI IAIN Parepare Gelar FEBI FEST 2026, Diikuti 286 Peserta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ESAI : Raga Sehat, Jiwa Kuat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Media Online Pijar News Telah Terverifikasi Administratif & Faktual Oleh Dewan Pers

  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
  • Kebijakan AI

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi