PAREPARE, PIJARNEWS.COM –Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, puluhan Kader DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Parepare ramai-ramai mengundurkan diri dari kepengurusan partainya, Selasa (5/2/2019). Hal ini dilakukan lantaran Ketua DPD PSI Parepare dituding tidak mampu memimpin struktur kepengurusan partai.
Pengunduruan diri itu ditandai dengan pernyataan sikap serta pelepasan sejumlah atribut partai. Seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kaos berwarna merah bertuliskan PSI. Pengunduran diri ini dilakukan di salah satu cafe di Kota Parepare yang dihadiri beberapa pengurus inti PSI Parepare.
Menurut salah seorang Kader PSI Parepare, Aditya Putra yang juga sebagai anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi alasan sehingga puluhan kader PSI Parepare mundur dari struktur.
Aditya kepada media saat menggelar konferensi pers membeberkan beberapa poin yang dimaksud yakni ketidakjelasan struktur kepengurusan dibawah kepemimpinan Ketua PSI Parepare berinisial IU. Aditya menuding, selama menjadi pengurus tidak diberikan Surat Keputusan (SK), pengangkatan beberapa pengurus tanpa melalui prosedur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, juga tidak pernah melakukan pertemuan terkait dengan pengelolaan keuangan partai dan beberapa alasan lainnya.
“Kami menganggap dengan alasan itu menyatakan sikap untuk mundur dari kepengurusan partai, karena selama ini kami menjadi kader tanpa ada SK yang jelas. Selama kepemimpinannya tidak pernah dilakukan kegiatan. Baik itu rapat atau kegiatan partai lainnya,” tegas Aditya.
Aditya menambahkan untuk kader partai yang telah terdaftar menjadi peserta caleg sepenuhnya diserahkan ke partai. ”Untuk kader, kami yang sebelumnya telah tedaftar menjadi peserta caleg itu kami serahkan sepenuhnya oleh pihak partai,” tutupnya.
PIJARNEWS kini berupaya mengkonfirmasi Ketua PSI Parepare terkait mundurnya sejumlah Kader PSI Parepare.
Sementar itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Safriani Sudirman yang dihubungi mengungkapkan, pihaknya menunggu surat resmi dari partai. “Kami komunikasi dengan partai dulu, karena ini dinamika partai mereka. Komunikasi maksudnya itu agar partai segera merespon segala bentuk dinamika mereka. Harus secepatnya karena ini terkait dengan keputusan dan langkah KPU selanjutnya,” jelas Safriani. (amr/alf)
