PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Ketua Fraksi NasDem DPRD Parepare, Yasser Latief membeberkan sejumlah alasan 9 anggota DPRD Parepare memboikot Paripurna persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemkot Parepare Tahun anggaran 2020.
Yasser menjelaskan, merujuk dari sikap Fraksi Nasdem pada saat penyerahan LKPJ untuk dibahas dan pandangan fraksi, maka penolakan LKPJ Walikota didasarkan atas sejumlah alasan yang sangat mendasar.
Alasan pertama, kata dia, wali kota tidak memiliki niat untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) alias Tukin yang merupakan hak ASN.
Ia menjelaskan, tidak diberikannya TPP merupakan kelalaian dalam menyejahterakan warga. Pasalnya, sambung Yasser, saat ini tingga Kota Parepare di Sulsel yang belum memberikan TPP.
“Di sisi lain, uang makan minum bagi ASN juga sudah ditiadakan. Padahal sesungguhnya tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk kesehatan rakyat,” ungkapnya.
Ketua Bapemperda DPRD Parepare itu melanjutkan, alasan kedua yakni penanganan Covid-19 tak ayal seremoni belaka. Itu ia nilai dari cara Pemkot Parepare membantu masyarakat yang dihimpit kesulitan ekonomi akibat pembatasan aktivitas.
“Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas, bantuan modal kepada pelaku UMKM, serta stimulan berupa keringanan pembayaran pajak dan retribusi,” ujarnya.
Kemudian, Anggota Komisi III DPRD Parepare itu mengatakan, pembangunan fisik di Parepare cenderung mengabaikan kebutuhan rakyat. Sehingga, hasil Musrembang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir, bahkan cenderung diabaikan.
“Padahal, masyarakat hanya meminta perbaikan jalan dan drainase, yang selama ini rusak parah terutama di musim hujan,” ungkapnya.
Olehnya itu, Kata Yasser, Fraksi Nasdem dan Gerindra bersama anggota dewan dari PDIP dan PBB solid dalam kaukus 9, yang memilih tidak hadir dalam paripurna.
“Aksi boikot itu dipicu oleh ketidakpuasan anggota dewan terhadap abainya wali kota menganggarkan TPP dan tidak terakomodirnya aspirasi rakyat melalui reses dan Musrenbang” tegas Yasser.
Legislator PDIP Parepare, Apriyani Djamaluddin yang ikut dalam koalisi sembilan itu juga menambahkan, aksi boikot itu merupakan bentuk pernyataan sikap. Kata dia, aksi boikot itu adalah tidak lain alasannya demi kepentingan masyarakat.
“Kami ingin Pemkot betul-betul peduli dengan masyarakat. Yakni dengan memaksimalkan APBD dengan program yang pro rakyat. Utamanya, kami berharap aspirasi masyarakat lewat reses dan Musrenbang menjadi prioritas pada realisasi APBD kedepannya,” ungkap Apriyani.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim menanggapi penolakan Fraksi NasDem mengatakan, menerima atau pun menolak merupakan hak internal setiap fraksi. Kata Pangerang, peristiwa itu merupakan hal lumrah dalam berdemokrasi.
“Semua masukan-masukan yang diberikan kepada Kami, itu juga kami berterima kasih karena menjadi masukan yang baik,” pungkasnya.
Adapun 9 orang anggota DPRD Parepare yang memboikot Paripurna itu, Tasming Hamid, Yasser Latief, Suyuti, Asmawati Zainuddin, Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna, Andi Amir Mahmud, Apriyani Djamaluddin dan Sudirman Tansi.
Sebagai Informasi, Rapat Paripurna DPRD Parepare terhadap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemkot Parepare Tahun anggaran 2020, terpaksa ditunda. Pasalnya, jumlah anggota DPRD yang hadir tidak mencukupi 17 orang sesuai tata tertib.
Akibatnya, penetapan rancangan peraturan daerah terkait pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 ditunda pelaksanaannya sampai besok, Kamis tanggal 8 Juni 2021, jam 10.00 wita bertempat di kantor DPRD Parepare.(B)
Penulis : Mulyadi Ma’ruf
