PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir melakukan temu konstituen dengan warga Kecamatan Soreang. Kegiatan yang menjadi agenda rutin anggota DPRD itu, untuk menjaring aspirasi.
Sebelum menjaring aspirasi, Kaharuddin Kadir menyempatkan menjelaskan sejumlah perkembangan kota Parepare. Terutama mengenai isu yang berkembang. Yakni soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan belum terbayarnya sejumlah rekanan.
“Yang hadir ini adalah rata-rata merupakan tim dan sejumlah pengurus Golar di Kecamatan Soreang. Makanya, isu soal TPP dan belum dibayarnya rekanan itu perlu diketahui,” ujar Kahar -sapaannya-, di Kedai Oke, Jalan Abu Bakar Lambogo, Jumat (13/05/2022).
Legislator Golkar Parepare itu menjelaskan, soal TPP sangat menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.
BeritaTerkait
“Bapak Wali Kota tidak pernah tidak mau kasi TPP. Buktinya, pak wali sudah usulkan anggaran. Sebesar 38.6 miliar. Hanya saja ditunda. Kenapa ditunda, ada beberapa hal. Pertama, atas dasar kehati-hatian dan asas keadilan. Utamanya dalam pembagian. akan muncul masalah baru. Karena ada hitung-hitungan yang agak jomplang. Cara baginya yang harus jelas hitung-hitungannya. Kami Fraksi Golkar sudah sampaikan ini ke Wali Kota,” paparnya.
Sedangkan soal belum dibayarnya sejumlah rekanan proyek, Ketua Harian DPD II Golkar Parepare itu mengatakan sebab terjadi kondisi diluar kemampuan. Yakni, kata Kahar, karena ada sejumlah anggaran dari pemerintah pusat belum turun. Ada juga anggaran provinsi yang terpotong.
“Itulah sebabnya, ada yang belum sempat dibayar. Ini harus diketahui semua kader agar bisa menjelaskan ke masyarakat,” jelasnya.
Pada temu konstituen itu, Kaharuddin juga menghadirkan Sekretaris Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel, Sulham Arif.
Di kegiatan itu, warga yang mengikuti reses wajib menggunakan maskar. Kursi sudah diatur berjarak. Tujuannya demi mematuhi protokol kesehatan. (Adv)
Editor : Mulyadi Ma’ruf
