MAKASSAR, PIJARNEWS.COM-– Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc memimpin Konferensi Pers Peluncuran Program Partnership for Australian Indonesia Research (PAIR) Sulawesi 2024. Acara itu berlangsung di AIC Lab Internasional Hub Ex Dekanat FT Unhas Lantai 2, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Rabu (6/6/2024).
Prof. JJ sapaan akrabnya, konferensi pers didampingi Konsulat Jenderal Australia Todd Dias dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sukarniaty Kondolele mewakili Pemprov Sulsel. PAIR merupakan kolaborasi riset yang diinisiasi oleh Australia Indonesia Center (AIC) yang merupakan konsorsium universitas riset terkemuka kedua di dunia.
Prof. JJ mengatakan PAIR spesial, bukan hanya karena kerja sama antara dua negara yang sumber pendanaannya juga dari dua negara, tapi melibatkan universitas terbaik dari kedua negara seperti, Monash University, Melbourne University, The University of Queensland (Australia), Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (Indonesia). Termasuk, kata dia, melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sulawesi dan Kalimantan Timur (Universitas Tadulako, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Haluoleo, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Sulawesi Barat, dan Universitas Mulawarman Samarinda).
Prof JJ melanjutkan PAIR dinilainya spesial juga karena akan mendorong kebijakan berbasis sains (knowledge). “Walaupun memang kebijakan harus berbasis sains, tapi kali ini kita melihat isu-isu yang ada di masyarakat (Sulawesi) bukan hanya berasal dari apa yang diinginkan peneliti, tapi juga di drive terkait dengan kebutuhan stakeholder. Pemerintah daerah dan industri ikut terlibat dan mengidentifikasi apa yang perlu diteliti sehingga kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan, jadi ini yang unik dari PAIR untuk mengakselerasi pembangunan yang lebih baik, efisien dan inklusi dan melibatkan berbasis kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas,” jelasnya.
Sementara Sukarniaty Kondolele mewakili Pemprov Sulsel mengatakan begitu kuat mendorong kerja sama ini, sehingga berharap bisa menghasilkan sesuatu yang konkret bagi masyarakat Sulsel. “Kami tadi mengobrol kalau bisa MoU ini bukan hanya sebatas MoU tapi segera diwujudkan action-plannya lebih konkret, termasuk masalah inklusivitas berkaitan dengan visi misi pemerintah tidak hanya Sulsel tapi seluruh Sulawesi, karena sekarang kecenderungan nya memang program kerja harus berkaitan dengan inklusivitas,” katanya.
“Kami berharap segera dilakukan pertemuan atau diskusi berkaitan dengan kerjasama yang baru saja ditandatangani, untuk melihat siapa kerja apa. Untuk melihat seperti apa program yang menyentuh di Sulsel dan se-Sulawesi,” ujarnya. (adv/why)
