PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, memantau Pelabuhan Nusantara Parepare, Jumat (3/4/2020).
Kepada Wali Kota Parepare H.M.Taufan Pawe yang mendampinginya saat melakukan pemantauan, Nurdin Abdullah meminta untuk melakukan karantina bertahap terhadap pemudik yang datang melalui Pelabuhan Parepare.
Karantina bertahap yang dimaksud adalah, semua penumpang kapal laut yang turun di Pelabuhan Parepare disiapkan tempat karantina selama 14 hari, dan bagi yang dinyatakan sehat baru melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Sedangkan bagi yang ada gejala terpapar Covid-19 langsung diisolasi khusus, dan jika dinyatakan sehat setelah karantina 14 hari, terus dipantau di daerah tujuan akhir.
“Kita tidak menutup pelabuhan ini, tetapi siapapun yang masuk Parepare kita isolasi selama 14 hari. Kenapa isolasi ini penting, karena harus menjalani masa inkubasi. Setelah masa inkubasi ini selesai kita yakini mereka tidak ada lagi masalah. Walaupun ada yang terkena suspect, dia sudah menjalani masa inkubasi,” Ujarnya.
BeritaTerkait
Sistem karantina bertahap ini diberlakukan bagi semua orang yang masuk di Sulsel melalui pelabuhan dan bandara. Karantina berlaku untuk semua orang yang masuk ke Sulsel. Termasuk warga Sulsel dari bepergian ke daerah lain.
Nurdin Abdullah menjelaskan, segala hal yang muncul dalam program karantina pemudik ini termasuk biaya ditanggung bersama Pemerintah Parepare dan Pemerintah Sulsel.
“Nanti kita bareng. Sama-sama. Coba cek hotel-hotel di sini,” ujarnya.
Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, mengatakan, akan menyiapkan fasilitas penampungan penumpang yang turun di daerahnya. “Sekarang belum ada fasilitas khusus. Tapi kami akan siapkan,” ujarnya.
Sementara Penumpang dari perantauan yang turun di Pelabuhan Nusantara sebanyak 422 orang, Jumat (3/4/2020).
Masing-masing menumpang KM Adithia dari Nunukan sebanyak 202 orang dan sebanyak 220 orang dari Samarinda dengan menumpang KM Thalia.
Hadir mendampingi Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Wakil Wali Kota Pangeran Rahim dan beberapa pejabat terkait, termasuk Kepala Sahbandar.
