PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menghadiri Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkeretaapian Makassar – Parepare (Lintas Pelayanan Maros – Barru) Dalam Mendukung Pariwisata.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bukit Kenari Parepare, Jl Jenderal Sudirman No. 65, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel itu juga dihadiri Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Umar Aris, Wali Kota Parepare diwakili Wawali Pangerang Rahim, dan tamu undangan lainnya.
Muhammad Aras mengatakan dengan hadirnya kereta api semakin lengkaplah moda transportasi di Sulawesi Selatan. Ini diharapkan bisa terkoneksi dengan trasnportasi yang lain. “Misalnya ke bendara, pelabuhan dan transportasi darat. Sehingga kita yakini ini bisa mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan setiap masyarakat,” kata Muhammad Aras kepada media.
Kedua, lanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika pemerintah daerah melanjutkan pembangunan sarana lain seperti sarana pariwisata, tentu ini bisa lebih berkembang karena transportasinya bisa lebih murah, bahkan sampai hari ini kereta apinya masih gratis. “Kami sementara juga meminta mereka untuk menentukan tarif pada saat berfungsi dengan baik yang tidak mahal, maksimal Rp5.000,” pinta anggota DPR RI dari fraksi PPP itu.
Sebagai anggota DPR, Muhammad Atas mensuport dan mendukung baik dari segi anggaran, kebijakan maupun dalam hal pengawasan, sehingga betul-betul yang menjadi kewajiban negara dalam memberikan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
Lebih lanjut, Muhammad Aras menyebutkan yang menjadi kendala sehingga rel kereta trans sulawesi belum sampai di Parepare adalah soal pembebasan lahan. “Kendala utama sih yang dihadapi oleh dari teman-teman Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah pembebasan lahan. Oleh karenanya, tadi saya tanya Pak Wawali khusus untuk daerah Parepare, katanya sudah tuntas pembebasan lahannya. Mudah-mudahan sesuai dengan fakta lapangan, begitu juga dengan Maros. Tinggal hari ini bagaimana kita push untuk pembebasan lahan di Makassar,” terangnya.
“Perlu diketahui, nomenklatur kereta apa kita adalah Makassar – Parepare bukan Maros – Barru sehingga ini menjadi kewajiban kita semua karena ini kebijakan nasional merupakan proyek Strategis nasional, ini sudah wajib kita laksanakan. Bukan cuma zamannya Jokowi kalau tertunda di presiden berikutnya wajib melaksanakan program ini,” jelas Aras melanjutkan.
Terkait target perampungan pembangunan rel kereta api di Parepare, Aras menambahkan, mudah-mudahan 2024 sebelum berakhir masa jabatan presiden bisa selesai. “Karena perencanaannya memang sudah cukup lama sejak 2015 kita bolak-balik untuk komunikasikan, merencanakan, melaksanakan berbagai tantangan dan cobaan dilapangan luar biasa,” ungkapnya. Aras pun mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat prosesnya khususnya pembebasan lahan di Makassar.
Reporter : Wahyuddin
