PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di sejumlah kelurahan di Parepare, dianggap tidak efektif sebagai sarana penyaluran aspirasi warga. Pasalnya banyak kebutuhan warga yang disampaikan pada Musrembang namun tidak diakomodir.
Di Lompoe misalnya, Fasilitator Kelurahan (Faskel) Ahmad menyebut salah satu penyebab musrembang tidak efektif adalah minimnya kehadiran perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal kehadiran mereka dianggap penting.
“Ini kami gelar musrembang tidak ada perwakilan SKPD. Aspirasi, usulan dan keluhan warga terkait bidang yang ditangani SKPD itu akhirnya tidak tercover,” keluhnya, saat ditemui PIJAR di Kantor Lurah Lompoe, Kamis 26 Januari.
“Seharusnya mereka hadir disini,karena warga butuh penjelasan apa-apa yang harus diusulkan melalui SKPD terkait,seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum yang proyek fisiknya cukup banyak disini. Juga Dinsos dan PKPK yang sangat dibutuhkan warga,” jelas Ahmad.
Dia juga menyebut, musrembang sebelumnya tidak jauh berbeda. Pada periode anggaran yang lalu, banyak usulan warga tidak terealisasi. Parahnya warga juga kurang memahami prosedur pengusulan.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Parepare pernah mengeluhkan hal serupa. Mereka mengecam minimnya serapan aspirasi via musrembang, yang disalurkan dewan. Usulan warga lebih banyak yang tidak diakomodir pada APBD Kota Parepare. (rik/ris)
