PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Tiga daerah di Sulsel yakni Parepare, Bantaeng, dan Pangkep menjadi wakil Sulsel pada acara Pengembangan Center of Excellence di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan itu dilaksanakan di Auditorium Gandhi, Gedung BPKP, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Selasa 18/7.
Kepala Bidang Aset Setdako Parepare Basuki Busrah menjelaskan, kegiatan tersebut adalah upaya peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan. Kegiatan ini digalakkan oleh BPKP sebagai bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR).
“Program STAR ini merupakan inisiasi pemerintah untuk mendukung penguatan akuntabilitas di bidang manajeman keuangan dan auditor publik. lewat program ini, kapasitas auditor, pengelola keuangan negara serta aparat pegawas internal pemerintah dapat ditingkatkan,” urai Basuki.
Basuki menguraikan, Parepare bersama Bantaeng dan Pangkep terpilih sebagai pilot project Program STAR ini. “Kedepan, Parepare akan menjadi ‘Center of Excellence’, referensi bagi daerah lainnya dalam pengelolaan keuangan dan aset,” imbuhnya.
BeritaTerkait
Acara itu sendiri dihadiri langsung oleh Walikota Parepare Taufan Pawe, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, serta sejumlah kepala daerah. Termasuk 9 gubernur yang ikut menandatangani MoU Kemitraan BPKP dengan sejumlah perguruan tinggi.
* Masalah SDM
Pada acara tersebut, turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia menyambut baik program yang mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan menguatkan akuntabilitas pemerintahan. Dia mencatat ada 200-an daerah yang memiliki penyerapan baik, namun programnya tak berjalan.
“Anggarannya asal habis saja. Penyerapannya baik, tapi programnya tak fokus. Makanya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak terwujud dengan baik,” ujar dia dilansir situs resmi Kemendagri.
Dalam catatannya, Mendagri mengakui, masalah kualitas laporan keuangan ada pada sumber daya manusia (SDM)-nya. Mereka banyak tak paham soal akuntasi dan banyak penempatan personil keuangan yang keliru. Kondisi seperti ini, kata Tjahjo yang dapat merusak birokrasi pemerintahan.
“Ada di satu daerah, seorang kepala dinas kesehatan ditempati oleh seorang insinyur teknik sipil. Ternyata, dia adalah bagian dari timses (tim sukses)-nya,” sindir Tjahjo. (*)
