SIDRAP,PIJARNEWS.COM–Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Siara Barang, didampingi Kabag Ekonomi Rimba, Kabid Tanaman Pangan Arief Gunawan, Kabid Penyuluhan Muhammad Zainal, serta Kabid Sarana dan Prasarana Suriyanto, mengikuti webinar mitigasi risiko gagal panen akibat dampak perubahan iklim, Kamis (12/6/2025).
Kegiatan ini digelar PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Pemkab Sidrap mengikuti Webinar dari ruang kerja Bupati Sidrap, lantai III Kantor Bupati, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.
Direktur Utama PT Jasindo, Andy Samuel di kesempatan itu memaparkan pentingnya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai strategi mitigasi risiko dalam sektor pertanian, khususnya akibat perubahan iklim.
“Program ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen, tapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Andy.
BeritaTerkait
Ia menyebut, sejak diluncurkan pada 2015, program AUTP telah melindungi lebih dari 9,1 juta petani di seluruh Indonesia, dengan cakupan lahan mencapai 5,8 juta hektare. Total klaim yang telah dibayarkan kepada petani mencapai Rp771 miliar.
“Capaian ini adalah bentuk kehadiran negara bagi petani yang menghadapi musibah. Ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya program Asta Cita Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Andy juga menyoroti tantangan global berupa perubahan iklim yang memicu peningkatan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai ekstrem. Untuk menjawab tantangan tersebut, Jasindo mendorong transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi asuransi pertanian.
“Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, kami tengah mengembangkan teknologi geospasial, geotagging, dan remote sensing yang sedang diuji coba di beberapa wilayah,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Andy berharap forum ini dapat meningkatkan partisipasi petani dalam program AUTP serta memperkuat sinergi antara Jasindo dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami terbuka untuk menerima masukan dan evaluasi demi meningkatkan mutu layanan dan efektivitas program ini ke depan,” pungkasnya.
Rakor ini diikuti oleh para gubernur, bupati/wali kota, serta perwakilan instansi terkait dari berbagai daerah di Indonesia.
