SIDRAP, PIJARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Sidrap melaksanakan rapat Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), Jumat (5/4/2019) di Ruangan Sekretaris Kabupaten Sidrap.
TSLP merupakan singkatan yang diserap dari istilah asing CSR (Coorporate Social Responsibility).
Rapat dipimpin Sekda Sidrap, Sudirman Bungi, dihadiri unsur perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, UPC, Bulog dan SKPD terkait. Kegiatan difasilitasi Bappelitbangda Sidrap selaku Sekretariat Program TSLP.
Agenda rapat mensosialisasikan Perbup Sidrap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sidrap.
BeritaTerkait
Selain itu, untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme TSLP, membangun komitmen pentingnya peran swasta dalam pembangunan daerah serta menawarkan beberapa pogram prioritas daerah yang dapat dibiayai program TSLP.
Sudirman Bungi menyampaikan, ada beberapa kekurangan pada pelaksanaan TSLP selama ini. Antara lain, sambungnya, pelaksanaan yang belum terpadu, belum sistematis, belum tegas dan masih sedikit perusahaan terlibat.
“Kehadiran Perbup diharapkan mendorong partisipasi swasta lebih serius dalam hal peran sertanya dalam pembangunan,” ujar Sudirman.
Dalam kesempatan itu, Bappelitbangda Sidrap diwakili Kabid Ekososbud, Imran memaparkan SOP program TSLP serta beberapa program prioritas daerah yang dapat diakomodir perusahaan.
Imran juga mengungkap, kehadiran forum komunikasi TSLP yang diinisiasi Bappelitbangda akan mengoptimalkan TSLP dan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dan perusahaaan.
“Salah satunya menimbulkan kepercayaan masyarakat yang lebih baik kepada swasta. Jika ini terjadi maka bisa berimbas pada perusahaan itu sendiri yaitu naiknya omset atau keuntungan perusahaan,” papar Imran.
Adapun hasil rapat menyepakati perlunya memantapkan dan merampingkan rencana prioritas yg dapat dibiayai CSR untuk kemudian diajukan ke perusahaan.
Turut disepakati pendekatan rencana kegiatan meliputi kesesuaian SPM, program prioritas daerah dan mendukung prgram strategis nasional, misalnya kabupaten sehat, kabupaten layak anak, sekolah adiwiyata, adipura dan pengarusutamaan gender. (adv/alf)
