SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memaparkan usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Senin (25/5/2026).
Kegiatan pemaparan pra-verifikasi ini dilaksanakan secara daring (Zoom Meeting). Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat tersebut dari ruang kerjanya, di Kompleks Perkantoran Pemkab Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.
Dalam agenda tersebut, Bupati didampingi oleh jajaran kepala dinas terkait, tim teknis, serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Hasanuddin.
Rapat koordinasi yang dibuka Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Erwin, ini menekankan peralihan fokus penanganan bencana menuju tahap preventif.
BeritaTerkait
“Mekanisme pengusulan dimulai dengan penyusunan usulan teknis oleh BPBD, yang kemudian dikaji oleh BPKAD. Setiap usulan wajib disertai fakta lapangan mengenai kerusakan aset yang menghambat pelayanan publik,” jelas Erwin.
Dalam pemaparannya, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan usulan ini difokuskan pada pembangunan kembali Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, yang ambruk akibat banjir pada 3 Mei 2024. Jembatan sepanjang 80 meter tersebut merupakan urat nadi penghubung strategis antara Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.
“Kami sangat berharap dukungan hibah dari BNPB agar rekonstruksi ini dapat terealisasi. Wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional yang produktivitasnya sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk mobilitas hasil komoditas, baik padi maupun jagung,” ujar Syaharuddin.
Bupati merinci total kebutuhan dana rekonstruksi untuk jembatan dengan lebar 5 meter tersebut mencapai Rp15.454.800.000. Saat ini, Pemkab Sidrap telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk penyediaan jembatan sementara, namun kapasitasnya terbatas dengan tonase maksimal 4 ton.
Syaharuddin juga menyatakan komitmen penuh Pemkab Sidrap untuk segera merevisi dokumen teknis, melengkapi data pendukung, serta mengikuti seluruh tahapan verifikasi lapangan.
“Kami sangat siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya agar bantuan hibah ini tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat kami,” pungkas Bupati.
