SIDRAP, PIJARNEWS. COM– Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi Data Pembentukan Brigade Pangan untuk wilayah Optimalisasi Lahan (OPLAH) non-rawa, pada Sabtu, (21/06/2025). Kegiatan ini berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Kecamatan Maritengngae, dan dihadiri langsung oleh Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif.
Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah A. Rahmat, Kepala Dinas Pertanian Ibrahim, serta ratusan calon anggota Brigade Pangan yang berasal dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidrap.
Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin menyampaikan permohonan maaf karena pelaksanaan kegiatan dipercepat dari jadwal semula. Hal ini disebabkan adanya agenda penting di Jakarta. Meski demikian, ia menyatakan rasa syukur karena Sidrap tetap mendapat perhatian di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, kami tidak menyangka bahwa Sidrap masih sangat diperhitungkan di tingkat pusat dari 416 kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan saya dipercaya sebagai Wakil Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” ungkap Syaharuddin, yang juga menyebut Ketua Umum APKASI berasal dari Sumatera Selatan, Sekjen dari Manado, dan Bendahara dari Lampung.
BeritaTerkait
Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program OPLAH tahap pertama. Ia telah menunjuk Kepala Dinas Pertanian sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyatakan anggaran program sudah disiapkan.
“Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemungkinan besar sudah final. Kita hanya menunggu teknis pelaksanaannya. Karena itu saya minta kepala desa, penyuluh, BPP, dan camat untuk turut serta melakukan monitoring agar anggaran bisa segera diserap oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan data saat ini telah siap seluas 3.000 hektare lahan untuk digarap dalam musim tanam kedua. Pemkab Sidrap juga tengah mengupayakan pembukaan blokir pencairan dana agar proses tanam bisa dilaksanakan serentak pada Juli hingga Agustus mendatang.
“Kita sudah punya sawah tadah hujan, sumur bor pun tersedia. Tidak ada lagi alasan keraguan soal teknis air. Dari 18 ribu hektare yang kita targetkan, minimal 3.000 hektare harus segera berjalan. Saya juga akan memanggil seluruh operator bor air untuk ikut rapat kerja kabupaten,” tegas Syaharuddin.
