PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi Mataram Pintar, hingga penerapan Satu Data saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Rombongan Pemkot Parepare diterima Wali Kota Mataram Mohan Roliskana bersama Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Ruang Kenari. Pertemuan itu menjadi ajang bertukar pengalaman terkait pengelolaan pendapatan daerah, digitalisasi pelayanan, dan pengembangan sistem informasi pemerintahan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi pengalaman dan inovasi di bidang pemerintahan.
BeritaTerkait
Menurut Tasming, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.
Dalam pembahasan peningkatan PAD, Pemkot Parepare mempelajari strategi intensifikasi pajak daerah. Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, penagihan, hingga pembenahan administrasi perpajakan.
Strategi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal, meningkatkan akurasi data objek pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Selain pengelolaan PAD, Pemkot Parepare juga mempelajari inovasi Mataram Pintar sebagai referensi pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Mataram Pintar merupakan Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu yang menyediakan akses terhadap data statistik, indikator pembangunan, dan informasi sektoral. Platform tersebut juga dilengkapi fasilitas visualisasi data, layanan permintaan data, serta konsultasi statistik.
Pemanfaatan sistem tersebut memungkinkan data digunakan tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai dasar penyusunan program, pemantauan capaian pembangunan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Bagi Parepare, pendekatan serupa berpotensi diterapkan untuk memperkuat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Data yang dapat diintegrasikan antara lain data kependudukan, perizinan usaha, aktivitas ekonomi, serta objek pajak dan retribusi.
Integrasi tersebut dapat membantu pemerintah memetakan potensi PAD secara lebih terukur. Data perizinan usaha, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mencocokkan jumlah dan aktivitas usaha dengan basis data perpajakan daerah.
Meski demikian, penerapannya memerlukan standardisasi data, pemutakhiran secara berkala, serta mekanisme pertukaran informasi yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pemkot Mataram telah menjalankan Satu Data Kota Mataram sejak 2021 dengan pembagian peran antarlembaga.
Dalam sistem tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Pembagian peran itu bertujuan menjaga kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
Bagi Pemkot Parepare, penguatan Satu Data dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, mengevaluasi program pembangunan, menentukan prioritas belanja, hingga mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman menyambut baik kunjungan Pemkot Parepare. Dia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan gagasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiburrahman.
