PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Politisi senior H Rahman Mappagiling turut hadir menyaksikan secara langsung debat publik Pilwalkot Parepare, di Novotel Makassar, Senin 18 Juni 2018 kemarin. Mantan legislator PBB itu punya penilaian tersendiri atas debat tersebut.
Rahman menilai Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad (FAS) lebih memahami seluk beluk pemerintahan daerah dibanding Taufan Pawe (TP). Dia mencontohkan, penjelasan TP mengenai kewenangan daerah mendirikan perguruan tinggi.
“Sangat jelas TP kurang memahami kewenangan pemerintah daerah. Soal pendirian perguruan tinggi, Taufan menyebut soal inovasi dan nafas otonomi daerah. Boleh saja berinovasi, tetapi harus dalam koridor aturan kewenangan,” urainya.
Dia menyorot tanggapan balik TP yang menyingung urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, red).
“Itu malah mempertegas, bahwa urusan Dikti terkait perguruan tinggi bukan merupakan urusan konkuren. UU 23 jelas mengatur matriks pembagian kewenangan pusat dan daerah. Sorotan FAS tepat, bahwa ini pelanggaran yang bisa berujung pada pembohongan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Himaprodi Kampus V UNM, Ardiansyah menyebut gagasan ITH telah menghabiskan bermiliar-miliar anggaran, namun hingga 3 tahun ini masih disebut sebagai ‘mimpi besar’. Mulai dari rehab gedung Pemuda, rehab gedung BKD, perjalanan dinas berkali-kali untuk mengurus perizinan dll.
“Sementara mirisnya, ada SD yang disegel gegara lahannya belum juga dibebaskan. Informasi yang kami peroleh malah, alokasi APBD Parepare untuk sektor pendidikan hanya sekira 4 persen. Ini kan lucu, justru jor-joran memaksakan ITH yang sudah bertahun-tahun belum ada kejelasan,” beber mahasiswa prodi PGSD itu. (*)
Editor : Alfiansyah Anwar
