PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Pemkot Parepare menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Parepare triwulan III. Pemkot memilih memboyong sejumlah pejabat dan ASN, untuk rapat di salah satu hotel mewah di Makassar, Hotel Myko. Hal tersebut menuai kecaman luas dari tokoh masyarakat, LSM dan warganet di Parepare.
Ketua Pospera Parepare, Syaharuddin mengungkapkan, harga kamarnya saja mencapai Rp900ribu/malam. Meski sudah didiskon, harga tersebut masih terlampau mahal dibanding tarif hotel di Parepare.
Sebagai gambaran, hotel ini berdiri dengan ketinggian 21 lantai, terhubung dengan Mall Panakkukang, Panakkukang Square, dan Swiss Bellin Hotel. Bergaya paduan Eropa dan Timur Tengah. Saat dicek di Traveloka, harga kamar hotel bervariasi dari Rp 907.500 hingga Rp4.235.000 per malam. (diakses Sabtu 7/10 pukul 20.18 wita)
“Padahal dikota ini ada banyak hotel atau tempat pertemuan yang murah dan representatif. Pun jika peserta rapat harus menginap, ada banyak yang lebih murah dan menghemat anggaran daerah,” urai Syahar.
BeritaTerkait
Dia berharap, anggaran yang dikelola Pemkot betul-betul efektif dan demi kepentingan masyarakat. Tidak digunakan semau dan sekehendak orang tertentu. “Padahal, penjabaran teori telapak kaki kan agar orang-orang datang dan membelanjakan uangnya di Parepare. Ini kok justru orang Parepare sendiri yang diboyong keluar,” kritknya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Fadly Agus Mante menyesalkan, kegiatan Pemkot yang diadakan di luar daerah pada Tahun Anggaran 2017 ini memprihatinkan dan terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.
“Hal ini sangat jauh dari azas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government). Khususnya dalam hal belanja kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan diluar daerah dan output kegiatan tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat Parepare,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Parepare itu meminta, jangan hanya untuk kepentingan politik dan kantong pejabat, APBD digerogoti dengan hal yang jauh dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. “Hal seperti ini (rapat dihotel mewah diluar kota,red) yang sangat jelas mencederai semangat efektifitas dan efisiensi belanja keuangan daerah,” urai Fadly.
Sementara warganet juga menyuarakan protes mereka disejumlah akun dan grup media sosial. Pemilik akun Ley Gustav menulis sindiran bernada kritik. ‘Kenapa parkiran Hotel **** penuh mobil dinas Pemkot Parepare? Apa sekarang hotel **** sudah jadi kantor gabungan SKPD ?’
Warganet lainnya, Asih mengomentari; ‘Pemprov aja bahas KUA PPAS masih digedung pemerintah. Ini tingkat kota, booking hotel di ibukota prov. Apa nggak ada gedung pemerintah kota yang bisa dipakai ?,’ tulisnya.
Dia merujuk pada sejumlah gedung di Parepare yang menggunakan anggaran besar namun tidak dimaksimalkan untuk pertemuan. Seperti Balai Ainun yang menelan Rp2,75 Miliar.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut Kabag Humas Amarun Agung Hamka enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengarahkan awak media kepada Plt Sekda Iwan Asaad. Sementara Iwan sendiri mengaku sedang rapat mencermati anggaran, sehingga belum bisa dikonfirmasi.
PIJAR hendak mempertanyakan kritikan tokoh masyarakat, LSM dan warganet tersebut. Diantaranya mengenai berapa anggaran yang dihabiskan untuk rapat tersebut, dari OPD mana saja, berapa lama rapat itu berlangsung, serta alasan Pemkot memilih hotel mewah tersebut sebagai tempat rapat dibanding memaksimalkan okupansi hotel di Parepare. (tim liputan)
