PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) diperbolehkan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu tertuang dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Tepatnya, pada amar putusan MK Nomor 135/PUU-XXIII/2015.
“Dalam Amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXIII/2015. MK menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Komisioner KPU RI Idham dalam keterangan persnya, dikutip Pijarnews.com, Rabu (3/1/2024).
Sementara, Ketua KPU Kota Parepare terpilih Muh. Awal Yanto membeberkan jika ODGJ memiliki hak suara pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat dihubungi Pijarnews.com, Selasa (2/1/2023).
Awal mengatakan jika ODGJ terdaftar di (DPT), karena mereka terdaftar di Dukcapil sebagai warga negara dan memiliki hak pilih.
“Kita tidak bisa mengeluarkan sebagai daftar pemilih karena semua warga negara punya hak konstitusi sepanjang dia berusia 17 tahun atau sudah menikah,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Awal ODGJ dimasukkan sebagai pemilih, karena dari pusat sampai di kabupaten/kota tidak ada yang bisa memastikan kalau pada saat hari pencoblosan ODGJ itu bisa sembuh.
Awal menyebut jika ODGJ dikategorikan sebagai disabilitas mental. “Tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi memiliki kesadaran,” katanya.
Awal menambahkan, jika ODGJ yang akan memilih harus tetap didampingi. “Nanti pada saat pemilihan bisa minta didampingi dan ada pendampingan khusus,” jelasnya.
Dia mengungkapkan jumlah ODGJ di Kota Parepare yang bakal menyalurkan hak pilihnya sebanyak 249. “Ada 249,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU memastikan, ODGJ bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Namun, ODGJ perlu pengawasan dari tenaga kesehatan atau ahli yang menjadi pengampunya.
“Dulu ada ketentuan, orang yang sedang terganggu jiwanya, tidak diberikan hak pilih. Tapi, undang-undangnya sudah direvisi, tidak ada kategorisasi seperti itu lagi,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (21/12/2023) dilansir dari rri.co.id
Dia menjelaskan, KPU Daerah (KPUD) di kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan para pengampu ODGJ itu. “Untuk menentukan, apakah ODGJ bisa menggunakan hak pilih atau tidak, itu pada hari pemungutan suara,” ucap Hasyim.
Reporter : Wahyuddin
