MAMUJU, PIJARNEWS.COM — Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Rapat yang membahas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) se- Sulbar itu dilakukan secara virtual dari rumah jabatannya, Rabu 10 Maret 2021.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, provinsi maupun kabupaten masih sangat membutuhkan usaha yang maksimum untuk memastikan pengelolaan BMD secara utuh ditangani terutama dalam hal pencatatan dan perencanaannya.
“Provinsi maupun kabupaten selalu diberikan catatan yang cukup membuat kami ini terkoreksi, bahwa memang ada pekerjaan yang belum kita kerjakan sebaik-baiknya, atau belum dikerjakan seoptimal mungkin khusus yang berkaitan dengan BMD,” ucap Idris.
Olehnya itu, Idris menyatakan, dalam forum seperti inilah dibutuhkan dukungan dan sharing yang baik mengenai BMD, sehingga ke depan betul-betul sudah berada pada sistem pengelolaan BMD yang tangguh.
Idris mengungkapkan, dalam pengelolaan BMD terdapat kendala yang dialami baik yang di BPKPD, Inspektorat maupun di unit-unit kerja yang lain, yaitu ketersediaan tenaga yang memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah bersama, saya selalu mengimbau kepada teman-teman tidak ada keinginan untuk harus bagus sendiri dalam tanda kutip bahwa provinsi harus lebih bagus dari kabupaten, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana simultan bisa menjadi unit-unit kerja yang manajemen pengelolaan BMD bisa semakin baik,” tandasnya.
Idris mengapresiasi usaha yang terus dilakukan oleh KPK untuk mendampingi daerah yang baru ini agar tidak lalai mengelola sebuah target-target pengelolaan BMD. (rls/adv)
